Reses II DPRD Sumut 2025/2026 di Aek Pining

ARS Tegaskan Komitmen Kawal Krisis Air, Layanan Kesehatan, dan Lapangan Kerja

ARS Tegaskan Komitmen Kawal Krisis Air, Layanan Kesehatan, dan Lapangan Kerja
ARS Tegaskan Komitmen Kawal Krisis Air, Layanan Kesehatan, dan Lapangan Kerja (Analisadaily/istimewa)

Analisadaily.com, Batangtoru – Anggota DPRD Sumatera Utara, Abdul Rahim Siregar, melaksanakan Reses II Tahun Persidangan 2025/2026 di Desa Aek Pining, Kecamatan Batang Toru. Kegiatan yang dihadiri lebih dari 120 masyarakat ini berlangsung hangat dan penuh semangat partisipasi. Menariknya, forum reses didominasi oleh kaum ibu—yang kerap disebut sebagai “power of emak-emak”—serta dihadiri generasi muda yang aktif menyampaikan gagasan dan harapan.

Desa Aek Pining yang berada tidak jauh dari Desa Garoga, Huta Godang, Batu Hula, hingga perbatasan Aek Ngadol, menjadi titik konsolidasi aspirasi masyarakat kawasan tersebut. Hampir dua jam dialog berlangsung terbuka, dengan suasana yang cair namun sarat persoalan mendasar yang membutuhkan solusi konkret dan terukur dari pemerintah.
*1. Akses Obat dan Pelayanan Kesehatan: Jangan Lagi Bebani Rakyat*
Salah satu aspirasi utama yang mencuat adalah persoalan pengadaan obat di puskesmas. Warga mengeluhkan kebijakan yang mengharuskan mereka membeli obat ke salah satu apotek di Padangsidimpuan. Selain jarak yang cukup jauh, biaya transportasi menjadi beban tambahan bagi masyarakat, khususnya keluarga kurang mampu dan para lansia.
“Kami ini kalau sakit, bukan hanya bayar obat, tapi bayar ongkos juga. Kadang ongkosnya lebih mahal dari obatnya,” ungkap salah seorang ibu dalam forum tersebut.
Masyarakat meminta agar pengadaan obat dapat difasilitasi langsung di Batang Toru, sehingga pelayanan kesehatan menjadi lebih efektif, efisien, dan berkeadilan. Mereka berharap pemerintah kabupaten melalui dinas terkait dapat melakukan evaluasi sistem distribusi obat, memperkuat ketersediaan stok di puskesmas, serta memastikan tidak ada lagi praktik yang memberatkan warga.
Menanggapi hal ini, ARS menegaskan bahwa layanan kesehatan adalah hak dasar masyarakat. Ia berkomitmen menyampaikan persoalan ini kepada Bupati Tapanuli Selatan agar segera ditindaklanjuti melalui kebijakan yang berpihak pada rakyat.
*2. Krisis Air Bersih: Mendesak Pembangunan SPAM dan Intervensi PDAM*
Persoalan paling krusial yang disuarakan warga adalah krisis air bersih. Hingga saat ini, Aek Pining masih mengalami kekurangan air, terutama saat musim kemarau. Ketergantungan pada sumur bor tidak lagi menjadi solusi jangka panjang karena debit air kerap menurun drastis.
Warga meminta DPRD Sumut mendorong sinergi antara Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan dengan PDAM Tirtanadi untuk menghadirkan solusi nyata, termasuk pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).
Mereka berharap ada jaringan perpipaan yang mampu menjangkau desa-desa terdampak, sehingga kebutuhan air bersih dapat terpenuhi secara berkelanjutan.
“Air ini kebutuhan pokok. Tanpa air, semua terganggu—ibadah, kesehatan, ekonomi,” tegas salah satu tokoh masyarakat.
ARS menyatakan bahwa isu air bersih akan menjadi prioritas utama. Ia berjanji segera berkoordinasi langsung dengan Bupati Tapanuli Selatan, Direktur Utama PDAM Tirtanadi, serta Kepala Cabang Tirtanadi Sidempuan/Tabagsel, baik melalui pertemuan resmi maupun komunikasi langsung via telepon. Menurutnya, persoalan air harus diselesaikan dengan pendekatan sistemik, termasuk kajian teknis sumber air, dukungan anggaran, serta kemungkinan kolaborasi lintas sektor.
*3. Lapangan Kerja dan Pemberdayaan Pemuda: Potensi Besar Harus Berdampak Nyata*
Selain kesehatan dan air bersih, generasi muda Batang Toru menyuarakan kegelisahan terkait minimnya lapangan kerja. Kecamatan ini dikenal memiliki potensi alam melimpah, mulai dari sektor pertambangan emas, perkebunan sawit, hingga karet. Namun, masyarakat berharap potensi tersebut tidak hanya dinikmati pihak tertentu, melainkan mampu menciptakan multiplier effect bagi ekonomi lokal.
Warga meminta pemerintah membuka pelatihan kewirausahaan (entrepreneurship), memberikan akses modal usaha, serta memperkuat sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Mereka menginginkan program nyata yang menyasar pemuda desa, agar tidak lagi harus merantau jauh demi mencari pekerjaan.
ARS menilai bahwa pemberdayaan ekonomi harus menjadi agenda strategis pemerintah daerah. Ia mendorong agar pemerintah kabupaten menghadirkan program pelatihan berbasis potensi lokal, membangun inkubator bisnis desa, serta memperluas akses pembiayaan bagi pelaku UMKM. Menurutnya, kemandirian ekonomi masyarakat adalah fondasi kesejahteraan jangka panjang.
Komitmen Mengawal hingga Tuntas
Di akhir kegiatan, ARS menegaskan bahwa reses bukan sekadar formalitas tahunan, melainkan ruang pertanggungjawaban moral dan politik kepada masyarakat. Ia berkomitmen mengawal seluruh aspirasi tersebut hingga ke meja pengambil kebijakan.
“Saya tidak ingin reses ini berhenti di catatan. Ini akan saya sampaikan langsung kepada Bupati, Dirut PDAM Tirtanadi, dan jajaran terkait. Aspirasi ini adalah amanah,” tegasnya.
Reses II di Aek Pining menjadi potret nyata bahwa masyarakat Batang Toru menginginkan perubahan yang konkret—pelayanan kesehatan yang adil, air bersih yang layak, serta peluang kerja yang terbuka luas. Kini, harapan itu berada dalam kawalan wakil rakyat untuk diperjuangkan menjadi kebijakan yang nyata dan berpihak pada rakyat.
(NAI/NAI)

Baca Juga

Rekomendasi