Apresiasi ini khususnya ditujukan pada upaya mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, keberpihakan terhadap sektor pekerja, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), peningkatan kualitas pendidikan, penanganan pasca bencana alam di berbagai wilayah Sumatera Utara, serta beragam program lain yang secara nyata berpihak kepada masyarakat, dunia usaha, dan industri.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umum Kadin Sumut, Firsal Dida Mutyara, bersama beberapa Wakil Ketua Umum Koordinator dan Wakil Ketua Umum melalui konferensi pers dengan beberapa media di Medan.

“Berbagai capaian tersebut mencerminkan komitmen kuat Gubernur Sumut, Muhammad Bobby Afif Nasution dalam membangun sinergi lintas sektor demi kemajuan provinsi,” kata Firsal Dida Mutyara, Senin (23/2/2026).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumut, pertumbuhan ekonomi Sumut sepanjang tahun 2025 tercatat sebesar 4,53 persen (year-on-year).

Meskipun angka tersebut lebih rendah dibandingkan capaian tahun 2024 yang mencapai 5,03 persen, pertumbuhan ini tetap dinilai solid mengingat tantangan ketidakpastian ekonomi global, dinamika politik, serta dampak bencana alam yang melanda wilayah Sumut, khususnya pada akhir tahun 2025.

“Hal ini terbukti Sumut lebih cepat recovery-nya dalam menangani bencana dibanding dua provinsi tetangga lainnya,” sambungnya.

Pada kesempatan terpisah, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Hukum dan Komunikasi (WKU Koordinator Bidang I) Kadin Sumut, Yudha Johansyah menyampaikan, kalangan Dunia Usaha melalui Kadin secara khusus mengapresiasi Gubernur Bobby Nasution di bidang ekonomi.

“Diantaranya dukungan terhadap revisi Undang-Undang Kadin guna memperkuat kelembagaan organisasi dan meningkatkan perannya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah,” sebutnya.

Selama 1 tahun kepemimpinannya, Pemerintah Provinsi Sumut telah merealisasikan sejumlah program strategis yang manfaatnya langsung dapat dirasakan oleh masyarakat, diantaranya transformasi pelayanan publik agar lebih cepat, responsif dan handal yang didukung oleh penyediaan internet gratis di ruang publik.

“Juga program perlindungan rakyat melalui restorative justice untuk melindungi rakyat,” ujarnya.

Di sisi lain, penanganan pasca bencana alam berjalan dengan cepat dan proaktif. Gubernur Sumut menetapkan status tanggap darurat sejak akhir November 2025 yang kemudian diperpanjang hingga 31 Desember 2025, disertai kunjungan langsung ke lokasi terdampak seperti Sungai Tukka di Tapanuli Tengah serta Tapanuli Selatan.

Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota bersama Pemerintah Pusat juga telah meresmikan Hunian Sementara di Lapangan Simarpinggan, Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan.

Pemerintah Provinsi Sumut menyiapkan lahan untuk pembangunan 1.000 unit hunian tetap (huntap), penyaluran dana tunggu hunian, stimulus ekonomi, serta rencana pembangunan tanggul dan sabo dam permanen guna mencegah banjir berulang.

“Pasca bencana banjir di Tapsel, Tapteng dan Sibolga, melalui Dinas PUPR Provinsi, Pemprovsu menurunkan puluhan alat berat ke wilayah Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah yang berkolaborasi dengan kalangan Dunia Usaha,” ungkap Yudha Johansyah.

Wakil Ketua Umum Koordiantor Bidang Perekonomian (WKU Koordinator Bidang II) Kadin Sumut, Peter Suhendra mengungkapkan, dalam bidang ekonomi Pemerintah Provinsi telah banyak melakukan terobosan diantaranya upaya pengembangan UMKM sebagai penggerak ekonomi juga menunjukkan kinerja positif dengan kontribusi signifikan terhadap PDRB.

Sementara stabilisasi harga bahan pangan didukung oleh pencapaian swasembada pangan nasional yang diakui melalui pemberian Satya Lencana Wirakarya kepada Gubernur Bobby Nasution atas kontribusi Sumut dalam surplus beras dan produksi pangan.

“Bukan hanya itu saja. Serak cepat Pemerintah Daerah dalam penanganan pasca bencana alam berjalan dengan cepat melalui rehabilitasi sarana dan prasarana serta pemulihan ekonomi bagi masyarakat terdampak,” bebernya.

Senada dengan yang disampaikan WKU Koordinator I dan II, Plt. Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Maritim, Investasi dan Luar Negeri (WKU Koordinator Bidang III) Kadin Sumut, Martono Anggusti menyampaikan, penguatan hilirisasi, pembangunan infrastruktur dan investasi yang telah dilaksanakan selama setahun kepemimpinan Gubernur Sumut Bobby Nasution sangat baik.

Beberapa diantaranya yaitu integrasi pembangunan antar Provinsi melalui forum Gubernur se-Sumatera untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah Sumatera, penguatan hilirisasi dan aglomerasi industri dimana Gubernur fokus pada penguatan hilirisasi termasuk pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Industri yang berfokus pada hilirisasi perkebunan perikanan dan peternakan.

“Percepatan pembangunan infrastruktur juga terus dilakukan, termasuk perbaikan jalan provinsi, jembatan guna meningkatkan konektivitas antar wilayah dan pengembangan kawasan industri strategis Sumatera Utara untuk memaksimalkan dampak ekonomi lokal,” ungkapnya.

Pemerintah Provinsi Sumut juga turut mendukung program-program prioritas Pemerintah Pusat yang berdampak langsung bagi warga Sumut, seperti akselerasi pembangunan rumah murah subsidi melalui program 3 juta rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), serta pendirian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai bagian dari dukungan terhadap program Makan Bergizi Gratis.

Selain itu program lainnya yang tidak kalah penting yang juga menjadi prioritas utama Gubernur Sumut, Bobby Nasution diungkapkan oleh Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Peningkatan Kualitas Manusia, Ristek dan Inovasi (WKU Koordinator BIdang IV), Isfan F Fachruddin yaitu pelaksanaan universal health coverage (UHC) yang berhasil mencapai predikat UHC Prioritas lebih cepat dua tahun dari target nasional.

“Sehingga masyarakat dapat memperoleh layanan kesehatan hanya dengan menunjukkan KTP, peningkatan kualitas pendidikan dan Sumber Daya Manusia menjadi prioritas melalui pelaksanaan pendidikan gratis bagi siswa SMA/SMK/SLB negeri yang dimulai pada 2026, dengan target perluasan hingga mencakup seluruh wilayah pada 2029, serta penerapan sekolah 5 hari untuk mengurangi angka tawuran dan memperkuat pengawasan orang tua,” paparnya.

“Pemerintah Provinsi juga menerima aspirasi Kadin, Apindo dan Serikat Pekerja terkait penetapan upah minimum Provinsi (UMP). Dimana Gubernur Sumut menyampaikan penekanan pada dibukanya dialog konstruktif antara pengusaha dan pekerja di Sumut,” tegas Isfan.

Pada kesempatan yang sama WKU Bidang Kebijakan Fiskal, Moneter dan Publik, Hendra Arbie dan WKU ASEAN, Dayan Sutomo mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi dalam menurunkan inflasi daerah dengan gerakan pangan murah dibawah kepemimpinan Gubernur Bobby Nasution dalam membantu menstabilkan harga kebutuhan bahan pokok.

“Upaya ini untuk menjaga stabilitas harga pangan strategis guna melindungi petani dan konsumen, patut diapresiasi,” ucapnya.

Gubernur Sumut, Bobby Nasution secara konsisten menekankan pentingnya kerja sama lintas daerah serta inovasi sebagai kunci untuk mempercepat pembangunan di Sumut.

“Semua capaian dan terobosan tersebut tidak terlepas dari kolaborasi serta sinergi yang terus dibangun bersama Forkopimda, organisasi perangkat daerah, dunia usaha dan industri, BUMD, serta seluruh pemangku kepentingan lainnya," ungkap Firsal Dida lagi.

Kadin Sumut menyatakan dukungan penuh terhadap seluruh upaya tersebut dan berharap kolaborasi ini terus diperkuat demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat Sumut secara yang berkelanjutan.

(RZD/RZD)