Analisadaily.com, Medan - Anggota DPRD Kota Medan dari Fraksi PDIP, Agus Setiawan, melaksanakan kegiatan Reses V Masa Sidang II Tahun Sidang 2025–2026, Minggu (22/2/2026) di wilayah Kecamatan Medan Kota.
Namun, dalam kegiatan tersebut, Agus secara tegas menyampaikan kekecewaannya terhadap ketidakhadiran Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan yang sudah dua kali berturut-turut tidak menghadiri undangan reses.
Menurut Agus, ketidakhadiran Dishub sangat disayangkan, mengingat banyaknya keluhan warga terkait lampu penerangan jalan umum (LPJU) yang padam di sejumlah titik di Kecamatan Medan Kota. Persoalan lampu jalan ini menjadi salah satu aspirasi utama masyarakat, namun justru OPD yang memiliki tugas pokok dan fungsi (tupoksi) di bidang tersebut tidak hadir untuk memberikan penjelasan.
“Ini sudah dua kali berturut-turut Dishub tidak hadir dalam reses. Padahal banyak keluhan warga soal lampu padam. Ini menjadi pertanyaan besar bagi kami, apakah aspirasi warga yang disampaikan melalui dewan tidak dianggap penting?” tegas Agus.
Ia menilai, ketidakhadiran tersebut mencerminkan kurangnya kepedulian terhadap aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui wakil rakyat. Padahal, reses merupakan agenda resmi DPRD untuk menjembatani kebutuhan warga dengan pemerintah daerah.
Agus juga menyoroti fakta bahwa ketika Wali Kota Medan, Rico Waas turun langsung ke lapangan, perbaikan dan pemasangan lampu jalan dapat dilakukan kurang dari 24 jam. Hal ini, menurutnya, menimbulkan tanda tanya di tengah masyarakat.
“Kalau Wali Kota turun, kurang dari 24 jam lampu bisa langsung dipasang. Lalu bagaimana dengan aspirasi warga yang disampaikan melalui dewan? Apakah hanya aspirasi dari wali kota saja yang didengar, sementara aspirasi masyarakat lewat DPRD diabaikan?” ujarnya.
Dalam reses tersebut turut hadir perwakilan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Medan, di antaranya dari Dinas SDABMBK atau Dinas Pekerjaan Umum, Bapenda Medan yang menjawab soal Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dr. Puji Astuti dari Puskesmas Teladan yang membahas layanan BPJS UHC, serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terkait pengurusan KTP, KK, dan dokumen administrasi lainnya.
Hadir pula perwakilan Kecamatan Medan Kota dan Lurah Pusat Pasar, Latifah, bersama jajaran perangkat kelurahan. Sejumlah tokoh masyarakat dan warga memanfaatkan momen tersebut untuk menyampaikan berbagai keluhan, mulai dari persoalan ekonomi, pelayanan kesehatan, administrasi kependudukan, hingga infrastruktur lingkungan.
Namun, isu lampu jalan padam menjadi sorotan utama dalam dialog. Warga berharap ada respons cepat dari pemerintah, khususnya Dishub, sesuai dengan tupoksi yang melekat pada dinas tersebut.
Agus menegaskan akan membawa persoalan ini ke pembahasan di DPRD Kota Medan dan meminta agar ke depan setiap OPD menghargai undangan resmi reses. Ia menekankan bahwa aspirasi warga yang disampaikan melalui anggota dewan adalah bagian dari mekanisme resmi pemerintahan yang seharusnya ditindaklanjuti secara serius.
“Reses ini bukan kegiatan seremonial. Ini forum resmi untuk menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat. Jangan sampai masyarakat merasa suaranya tidak didengar hanya karena disampaikan melalui dewan,” pungkasnya.
