Menurutnya, aksi dan pendapat sebagian kelompok masyarat tersebut jangan direspons negatif dengan membuat reaksi meminta Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Medan agar mengeluarkan pernyataan endukung Surat Edaran Wali Kota Medan yang dibuat di kantor Wali Kota Medan.

"Seharusnya FKUB tidak terjebak dalam persoalan ini. Lebih bail bersikap bijak dengan melakukan pendekatan kepada elemen masyarakat yang beraksi," saran Henry Jhon Hutagalung yang duduk di Komisi II DPRD Medan itu.

Selain itu, Henry Jhon juga menyoroti banyaknya spanduk yang mendukung sikap Wali Kota Medan dari para pendukungnya, atas berbagai pernyataan minta Wali Kota Medan mundur yang disikapi dengan membuat reaksi atas aksi yang dibuat masyarakat, bukanlah sikap seorang pemimpin yang bijak, namun menunjukan sikap seorang anak kecil.

"Wali Kota sebagai pemimpin di Medan harus mengakomodir pendapat warga Medan. Bukan malah bereaksi seperti anak kecil," tegasnya.

Di alam demokrasi, lanjut Henry Jhon Hutagalung, menyampaikan pendapat itu hal biasa dan merupakan hal yg dinamis. "Jadi harus disikapi dengan bijak, bukan dengan membuat reaksi," kritik Henry Jhon Hutagalung.

Menurut Henry Jhon Hutagalung anggota dewan yang berasal dari Dapil 5, meliputi Kecamatan Medan Johor, Medan Maimun, Medan Polonia, Medan Selayang, Medan Sunggal dan Medan Tuntungan itu menyarankan, sebenarnya Wali Kota Medan tidak perlu mengeluarkan Surat Edaran yang akhirnya melahirkan polemik di tengah masyarakat tersebut.

"Cukup Wali Kota melakukan pendekatan secara langsung ke para pedagang babi melalui camat. Hal itu dilakukan agar lebih tertutup berjualan, itu lebih baik," saran Henry Jhon.

Kalau aksi dibalas dengan reaksi, lanjut Henry Jhon, pastinya tidak bakal menyelesaikan masalah. "Justru sebaliknya, malah memicu suasana semakin panas," pungkas Henry Jhon Hutagalung.

(MC/RZD)