Sekolah di Kepulauan Nias Minim Sarana, Anggota DPD Penrad Siagian Minta Audit Menyeluruh (Analisadaily/istimewa)
Analisadaily.com, Nias Selatan – Anggota Komite I DPD RI, Pdt. Penrad Siagian menyoroti ketimpangan pembangunan pendidikan di Kepulauan Nias saat melakukan kunjungan kerja ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Dalam agenda tersebut, ia turut menyalurkan bantuan alat tulis dan sembako kepada sekolah serta masyarakat di daerah terluar.
Kunjungan dilaksanakan di Pulau-Pulau Batu yang terdiri dari 7 kecamatan, Kabupaten Nias Selatan, pada Jumat (27/2/2026).
Di lapangan, Penrad menemukan sejumlah persoalan mendasar terkait kondisi sekolah yang dinilai jauh dari standar kelayakan.
Senator asal Sumatra Utara (Sumut) ini menegaskan ketimpangan pendidikan di Kepulauan Nias tidak dapat lagi dipandang sebagai persoalan biasa. Ia menilai kondisi tersebut mencerminkan ketidakmerataan pembangunan antara wilayah daratan dan kepulauan.
Bantuan alat tulis sekolah disalurkan ke SD Negeri 078558 Desa Marit Baru, SD Negeri 071129 Desa Silima Banua Marit, SMP Negeri 2 Pulau-Pulau Batu Utara (NPSN 69883630) Desa Marit, SD Negeri 075081 Desa Sapitu Ewali, serta sejumlah sekolah dasar di tujuh kecamatan di Pulau Batu.
Selain di Nias Selatan, bantuan juga diberikan di Kabupaten Nias Barat, Nias Utara, Kabupaten Nias, dan Kota Gunungsitoli. Bantuan tersebut meliputi sembako, alat tulis, Alkitab, serta perlengkapan dapur.
Di balik penyaluran bantuan, Penrad menegaskan akar persoalan bukan sekadar keterbatasan alat tulis. Ia menilai perhatian terhadap infrastruktur pendidikan di wilayah kepulauan masih sangat minim.
Hasil peninjauan menunjukkan masih terdapat sekolah yang belum memiliki kamar mandi layak, ruang belajar terbatas, serta sarana pendukung pendidikan yang tidak memenuhi standar minimal.
“Ini bukan sekadar soal kekurangan fasilitas. Ini soal keadilan. Bagaimana mungkin di satu sisi kita berbicara tentang digitalisasi pendidikan dan sekolah unggulan, sementara di sisi lain masih ada sekolah yang bahkan belum memiliki kamar mandi yang memadai?” tegas Penrad.
Ia menyebut kondisi tersebut sebagai gambaran nyata ketimpangan pembangunan yang belum terselesaikan. Penrad juga mempertanyakan efektivitas kebijakan pemerataan anggaran pendidikan, khususnya bagi daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.
Menurutnya, besarnya alokasi anggaran pendidikan nasional harus tercermin pada kondisi riil di lapangan. Jika tidak berdampak signifikan di wilayah seperti Kepulauan Nias, maka distribusi dan pengawasan anggaran perlu dievaluasi secara menyeluruh.
“Anggaran pendidikan kita besar. Tapi kalau sekolah-sekolah di Kepulauan Nias masih seperti ini, ada yang salah dalam sistem distribusi dan pengawasan. Negara tidak boleh hanya hadir di kota-kota besar,” ujarnya.
Penrad menegaskan anak-anak di Kepulauan Nias memiliki hak konstitusional yang sama sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945, termasuk hak atas pendidikan yang layak dan bermutu.
Ia mengingatkan ketimpangan fasilitas pendidikan berpotensi menimbulkan kesenjangan kualitas sumber daya manusia di masa depan. Tanpa langkah konkret, target Indonesia menuju Generasi Emas 2045 dinilai hanya akan menjadi slogan bagi daerah terluar.
“Jangan sampai Generasi Emas 2045 hanya menjadi milik kota-kota besar. Anak-anak di Kepulauan Nias juga bagian dari Indonesia. Mereka tidak boleh tertinggal hanya karena faktor geografis,” katanya.
Penrad memastikan akan membawa temuan tersebut ke tingkat nasional. Ia mendesak kementerian terkait melakukan audit menyeluruh terhadap kondisi sekolah-sekolah di wilayah 3T, khususnya Kepulauan Nias.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur pendidikan di daerah kepulauan memerlukan kebijakan afirmatif, alokasi anggaran khusus, serta pengawasan ketat agar tepat sasaran.
“Kita tidak bisa terus membiarkan sekolah-sekolah di wilayah kepulauan berjuang sendiri. Negara harus hadir secara nyata, bukan hanya dalam data dan laporan,” terangnya.
Ia menegaskan, kunjungan dan penyaluran bantuan tersebut merupakan langkah awal. Perubahan kebijakan dan keberpihakan anggaran dinilai menjadi kunci agar tidak ada lagi sekolah di Kepulauan Nias yang tertinggal dari sisi infrastruktur maupun kualitas pendidikan.[]
