Arsip foto - Menhaj RI Moch. Irfan Yusuf (tengah) dalam acara forum Saudi-Indonesian Umrah Co.Exchange di Makkah, Arab Saudi pada Senin (16/2/2026) (ANTARA/HO-Kemenhaj)
Analisadaily.com, Jakarta – Pemerintah Indonesia bergerak cepat melakukan langkah mitigasi bagi ribuan jamaah umrah di Arab Saudi. Langkah ini diambil menyusul penutupan ruang udara (airspace closed) di sejumlah negara Timur Tengah akibat meningkatnya eskalasi keamanan di kawasan tersebut pada Minggu (1/3/2026).
Guna mengantisipasi jamaah yang tertahan (stranded) akibat pembatalan atau penundaan jadwal terbang, Kantor Urusan Haji (KUH) Jeddah telah membentuk tim siaga yang disiagakan penuh di titik-titik krusial.
Staf Teknis Urusan Haji KUH Jeddah, Muhammad Ilham Effendy, menjelaskan bahwa pihaknya telah membagi personel ke dalam tiga tim yang bekerja dalam tiga shift nonstop. Tim-tim ini disebar di tiga lokasi strategis Bandara Jeddah, yaitu:
- Terminal 1
- Terminal 2 (Eks Saudia)
- Terminal Haji
"Langkah ini untuk memastikan pendampingan dan koordinasi berjalan optimal bagi jamaah yang terdampak perubahan jadwal penerbangan," tegas Ilham dalam keterangan resminya.
Meskipun negara-negara tetangga seperti Qatar, UEA, Bahrain, Irak, dan Suriah telah menutup total ruang udara mereka, wilayah Arab Saudi sendiri dilaporkan masih dalam kondisi aman. Bersama Oman, Yordania, dan Lebanon, Arab Saudi tetap mengoperasikan penerbangan secara terbatas dengan status waspada.
Pemerintah memastikan bahwa aktivitas masyarakat di dalam wilayah Kerajaan Arab Saudi tetap berjalan normal dengan peningkatan standar kewaspadaan yang berlaku.
Selain pengamanan di bandara, KUH Jeddah juga membuka jalur komunikasi intensif dengan:
- Maskapai penerbangan terkait penjadwalan ulang.
- Travel penyelenggara umrah di Indonesia.
- Syarikah (mitra travel) di Arab Saudi untuk penyediaan akomodasi tambahan jika diperlukan.
KBRI Riyadh turut mengimbau seluruh WNI di Arab Saudi agar tetap tenang dan tidak panik. Senada dengan itu, KUH meminta keluarga jamaah di tanah air untuk tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi (hoaks).
"Masyarakat diharapkan selalu merujuk pada sumber resmi pemerintah dan kanal informasi perwakilan RI untuk mendapatkan pembaruan situasi yang akurat," tambah pihak KUH.
Pemerintah menjamin akan terus melakukan pemantauan ketat guna memastikan keamanan, keselamatan, dan kenyamanan seluruh jamaah umrah Indonesia hingga kembali ke tanah air.
(ANT/RZD)