Bagaimana mungkin kebutuhan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Sumatera Utara mencapai Rp30,56 triliun, tetapi dalam Rencana Induk (Renduk) versi pertama, Sumut hanya dialokasikan Rp2,11 triliun atau sekitar 6,91 persen saja. Ini sangat timpang dan tidak mencerminkan kondisi riil di lapangan,” tegas Salman kepada wartawan, Minggu (1/3/2026) saat ditanya terkait protes keras Gubernur Sumut saat Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.

Salman menyoroti khusus sektor infrastruktur yang dinilai paling krusial dan paling terdampak akibat bencana. Berdasarkan data, kebutuhan rehabilitasi infrastruktur Sumut mencapai Rp20,92 triliun. Namun alokasi yang diberikan hanya Rp37,32 miliar, angka yang dinilai jauh dari proporsional.

“Rp37 miliar untuk kebutuhan infrastruktur sebesar Rp20 triliun lebih? Ini bukan sekadar kurang, ini sangat tidak masuk akal. Apalagi kondisi bencana di Sumatera Utara hari ini belum bisa dikatakan selesai, karena sampai saat ini banjir bandang masih terjadi di Tapanuli Tengah," katanya.

Salman menilai bahwa parameter perhitungan kerusakan dan kebutuhan anggaran harus berbasis pada kondisi faktual di lapangan.

"Sejumlah parameter kerusakan yang membutuhkan perhatian serius dan anggaran besar, antara lain, Infrastruktur dasar seperti Jalan provinsi dan kabupaten kota, jembatan ambruk, serta akses penghubung antarwilayah yang rusak, fasilitas pendidikan dan kesehatan, permukiman warga dimana hunian warga membutuhkan rehabilitasi maupun relokasi, sarana irigasi dan pertanian. Juga dampak sosial-ekonomi penurunan aktivitas ekonomi masyarakat akibat terputusnya akses distribusi," jelas politisi PKS Sumatera Utara ini.

Disampaikannya, jika parameter kehancuran ini dihitung secara objektif, tentu kebutuhan anggaran besar itu rasional. "Maka sangat wajar jika ketimpangan anggaran ini direspon sangat keras," katanya.

Salman juga menilai langkah Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang mempertanyakan perbedaan data antara pemerintah daerah dan kementerian sebagai sinyal bahwa memang terdapat ketidaksinkronan serius dalam proses perencanaan.

“Karena ini menyangkut keselamatan, masa depan, dan keberlangsungan hidup masyarakat. Pemerintah pusat harus melihat Sumut secara proporsional dan adil. Ketidaksinkronan data tidak boleh menjadi alasan untuk mengorbankan hak masyarakat mendapatkan pemulihan yang layak, " tegasnya.

Ia berharap pemerintah pusat menunjukkan keberpihakan nyata kepada daerah terdampak, bukan sekadar formalitas administrasi.

“Sumut bukan meminta lebih dari yang dibutuhkan. Sumut hanya meminta haknya sesuai tingkat kerusakan yang terjadi,” pungkasnya.