Ahmad Darwis Tegaskan Dialog Jadi Jalan Terbaik Selesaikan Polemik Surat Edaran Pemko Medan (Analisadaily/istimewa)
Analisadaily.com, Medan – Polemik terkait surat edaran Wali Kota Medan mengenai pengaturan penjualan daging babi menuai beragam respons dari masyarakat. Menyikapi hal tersebut, Anggota DPRD Sumatera Utara daerah pemilihan Kota Medan, Dr. H. Ahmad Darwis, S.Ag., M.A., mengajak seluruh pihak untuk mengedepankan dialog dan menjaga kondusivitas kota.
Menurut Ahmad Darwis, setiap kebijakan publik pada dasarnya memiliki tujuan baik. Namun dalam implementasinya, kebijakan tersebut harus mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, serta sensitivitas keberagaman masyarakat Kota Medan yang dikenal multikultural.
“Kita memahami pemerintah memiliki kewenangan dalam mengatur tata niaga. Namun komunikasi kebijakan harus dilakukan secara matang dan transparan agar tidak menimbulkan tafsir berbeda di tengah masyarakat,” ujar Darwis dalam keterangan persnya, Minggu (1/3/2026).
Ia menilai polemik yang muncul bukan semata pada substansi kebijakan, melainkan pada proses sosialisasi yang dinilai belum maksimal. Karena itu, ia mendorong Pemerintah Kota Medan untuk membuka ruang dialog bersama tokoh agama, pelaku usaha, serta perwakilan masyarakat guna mencari solusi yang adil dan proporsional.
“Regulasi boleh dibuat, tetapi prinsip keadilan dan keberimbangan harus dijaga. Jangan sampai muncul kesan pembatasan yang merugikan kelompok tertentu atau mengganggu mata pencaharian warga,” tegasnya.
Ahmad Darwis juga mengingatkan pentingnya menjaga stabilitas sosial dan ekonomi. Menurutnya, ketegangan sosial hanya akan merugikan seluruh elemen masyarakat.
“Stabilitas kota berdampak pada ekonomi semua pihak. Perbedaan pandangan adalah hal biasa, tetapi menjaga persatuan dan kedamaian Kota Medan adalah tanggung jawab kita bersama,” katanya.
Ia menjelaskan, dari sisi Pemerintah Kota, surat edaran tersebut bertujuan untuk menjaga ketertiban dan zonasi usaha, menata tata niaga agar lebih tertib, serta menghindari potensi gesekan sosial di wilayah tertentu. Kebijakan itu dipandang sebagai langkah administratif untuk mewujudkan Medan sebagai kota yang bersih, tertata, dan menjadi daya tarik bagi para pengunjung.
Sebagai wakil rakyat dari dapil Medan (Sumut II), Ahmad Darwis menegaskan komitmennya untuk mengawal setiap kebijakan agar benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat luas tanpa menimbulkan ketegangan sosial.
“Kita ingin Medan tetap kondusif. Mari kita kedepankan musyawarah dan saling menghormati. Dengan dialog yang terbuka, saya yakin setiap persoalan dapat diselesaikan secara bijak dan bermartabat,” pungkasnya.
