"Ijazah SMP, bahkan Ijazah SD–nya saja tidak sanggup mereka ambil. Lalu bagaimana mereka bisa bermimpi tentang masa depannya. Akhirnya anak anak tersebut tidak peduli tentang dirinya, tentang keluarganya. Karena mereka menganggap keluarganya tidak bisa memberi perhatian maksimal kepada anak tersebut untuk disekolahkan," jelas anggota DPRD Medan HT Bahrumsyah, Jumat (6/3/2026) terkait kondisi masih banyaknya anak anak di Medan Utara yang bermasalah dengan pendidikan karena kemiskinan.

Akhirnya, lanjut politisi PAN itu, anak–anak tersebut keluar rumah. Mencari rumah kedua lalu bertemu sesama mereka, lalu bercerita bahwa Ijazah tingkat SMP saja, ayah ibunya tidak sanggup mengambilnya.

"Sudahlah tidak ada lagi masa depan mereka. Mereka mencari jalan sendiri. Inilah yang akhirnya memilih jadi begal, tawuran. Ini salah satu indikator. Inilah kemudian yang ditawarkan macam-macam, narkoba salah satunya," papar Bahrum yang juga Wakil Ketua Komisi III DPRD Medan itu.

Menurut Bahrumsyah, kondisi tersebut ada dua gendangnya. Pertama yang paling banyak, mereka salah satu warga yang tidak tepat sasaran. Tidak mendapatkan bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) maupun Program Keluarga Harapan (PKH). Yang kedua, kesalahan terdapat pada orangtuanya.

"Uang untuk PKH anak diputar untuk kebutuhan hidup, karena memang di sisi lain kehidupan mereka susah. Di Medan Utara ini, masih banyak rumah kumuh. Rumah mereka tidak ada, ribuan masyarakat di Medan Utara ini tidak punya rumah, mereka hanya menumpang di tanah Pelindo dan tanah KAI," papar Bahrumsyah yang sudah 4 periode menduduki kursi legislatif tersebut.

Jadi hari ini jika ada program, lanjutnya, kita minta program tebus ijazah dengan mengandalkan dana dari APBD Kota Medan. Ada juga program yang lain lagi, misalnya, program karena luka tembak, luka panah, ini program untuk biaya pengobatan akibat tindakan kekerasan.

"Ini program baru dan sudah diajukan dalam program walikota," cetus Bahrumsyah.

Untuk program tebus ijazah menurut pengajuan Bahrumsyah sudah berjalan. Sudah ada beberapa siswa yang ditebus ijazahnya dari Sekolah Muhammadiyah.

"Setiap tahun barangkali lebih kurang 200 orang, dan ini ada yang masuk lagi, siapa yang datang ke rumah, saya akan ajukan ke sekolah-sekolah swasta," ujar Bahrumsyah.

Sampai saat ini, lanjutnya, yang mengajukan tebus ijazah hampir 10 orang. Di satu sekolah ada 90 siswa yang belum ditebus ijazahnya. Jika digabungkan dengan sekolah swasta lain, jumlah siswa yang belum menebus ijazahnya ratusan orang.

Untuk tebus ijazah, anggaran per orangnya Rp2,5 juta maksimum. Dengan gelondongan kalau tidak salah Rp500 juta sampai Rp1 miliar untuk tahun 2026. Tahun 2025 lalu, Silpa.

"Karena tidak ada yang mau mengurusnya. Sebab ribet urusannya. Akhirnya kuotanya silpa," cetus Bahrumsyah.

Selain itu, Pemko Medan juga sudah menggulirkan progam untuk beasiswa bagi para mahasiswa yang sedang kuliah yang IP nya di atas 3.

"Program ini untuk mahasiswa yang kurang mampu dan berprestasi," pungkasnya.

(MC/RZD)