Menurut Rico, perubahan Perda tersebut diperlukan guna menyesuaikan kebijakan daerah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang mendorong transformasi sistem kesehatan nasional.

“Penyesuaian substansi Perda menjadi penting agar selaras dengan kebijakan nasional sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat,” kata Wali Kota Medan Rico Waas dalam rapat Paripurna dengan agenda penyampaian tanggapan Wali Kota Medan terhadap Ranperda inisiatif DPRD tentang perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2012 mengenai Sistem Kesehatan Kota Medan, yang dilaksanakan di DPRD Medan, Senin (9/3/2026), yang dipimpin Ketua DPRD Medan Drs. Wong Chun Sen, M.Pd.B dan dihadiri Wakil Ketua DPRD Medan H. Zulkarnaen, S.K.M., H. Rajuddin Sagala, S.Pd.I., dan Hadi Suhendra, serta jajaran Pemerintah Kota Medan.

Wali Kota menjelaskan, perubahan regulasi itu mencakup penguatan layanan kesehatan berbasis promotif dan preventif, peningkatan mutu fasilitas pelayanan kesehatan, serta pemerataan sumber daya manusia kesehatan.

Selain itu, Ranperda juga mengatur pengembangan sistem informasi kesehatan daerah yang terintegrasi melalui rekam medis elektronik yang terhubung dengan platform SatuSehat dan RS Online.

Pemerintah Kota Medan, lanjut Wali Kota, siap membahas Ranperda tersebut bersama DPRD sesuai mekanisme yang berlaku.

“Pemko Medan siap melakukan pembahasan bersama DPRD demi mewujudkan sistem kesehatan yang responsif, inklusif, dan berkeadilan,” ujarnya.

Setelah penyampaian tanggapan kepala daerah, rapat paripurna diskors dan akan dilanjutkan sesuai jadwal yang ditetapkan Badan Musyawarah DPRD Kota Medan.

(MC/RZD)