Kepala Dinas PMD Madina, Irsal Pariadi, S.STP menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar dan tidak pernah ada instruksi resmi dari pihaknya terkait pungutan dalam bentuk apa pun.
‎
‎“Untuk isu pemotongan sebesar Rp10 juta itu tidak benar. Pimpinan ataupun Dinas PMD Madina tidak ada memberikan instruksi itu,” tegas Irsal, Jumat (26/03/2026).
‎
‎Ia menjelaskan, seluruh proses pencairan Dana Desa dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengedepankan prinsip transparansi. Karena itu, pihaknya memastikan tidak ada praktik pemotongan dana dalam proses tersebut.
‎
‎Lebih lanjut, Irsal menyampaikan bahwa pencairan Dana Desa tahap I tahun 2026 pada dasarnya diperuntukkan bagi seluruh desa di Kabupaten Madina. Namun, ada pengecualian bagi desa yang masih memiliki kendala administratif atau tengah menjalani pemeriksaan khusus (riksus) oleh Inspektorat.
‎
‎“Harusnya DD 2026 tahap I ini bisa dicairkan untuk seluruh desa. Namun, untuk desa yang memiliki masalah seperti sedang dalam riksus, belum bisa dicairkan,” ujarnya.
‎
‎Ia juga mengungkapkan adanya kebijakan khusus dari pemerintah pusat terkait mekanisme pencairan tahun ini, menyusul kondisi bencana yang terjadi sebelumnya.
‎
‎“Karena kemarin ada situasi bencana, maka diberikan dispensasi agar pencairan DD 2026 tahap I bisa langsung ke rekening desa,” ungkapnya.
‎
‎Irsal menegaskan komitmen Dinas PMD Madina dalam menjaga integritas serta memastikan pengelolaan Dana Desa berjalan sesuai aturan.
‎
‎Ia juga mengimbau para kepala desa agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum jelas kebenarannya.
‎
‎Selain itu, ia meminta agar segera melaporkan jika ditemukan indikasi penyimpangan dalam proses pencairan di lapangan.
‎
‎Dia berharap, isu terkait dugaan pemotongan Dana Desa dapat diluruskan dan tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. (RES)
‎

(WITA)