Kegiatan tersebut dilaksanakan secara fisik maupun elektronik menggunakan aplikasi yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), yaitu Electronic General Meeting System KSEI (eASY .KSEI).

Dalam RUPST tersebut, WOM Finance membahas sejumlah agenda tahunan antara lain, persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, Penetapan Penggunaan Laba Bersih

Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk tahun 2026, Perubahan Susunan pengurus Perseroan, Penetapan Pembagian Tugas dan Wewenang Para Anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2026, Penetapan Besaran Uang Jasa dan Tunjangan untuk Anggota Dewan

Komisaris dan Anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan, juga penetapan besaran Gaji/Honorarium dan/atau Tunjangan bagi Anggota Direksi Perseroan Tahun Buku 2026 dan diakhiri dengan penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V tahun 2025.

Sementara itu, pada RUPSLB WOM Finance membahas beberapa agenda, diantaranya adalah persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan terkait Penyesuaian terhadap Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2025 dan Persetujuan atas Rencana Mengalihkan Hak atau Menjaminkan Sebagian Besar atau Seluruh Piutang Milik Perseroan.

Djaja Suryanto Sutandar selaku Presiden Direktur Perseroan menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya atas kepercayaan dan dukungan seluruh stakeholder sepanjang tahun 2025. Di tengah kondisi ekonomi dan persaingan bisnis yang cukup menantang, Perseroan berhasil membukukan kinerja yang solid dan secara konsisten membagikan dividen kepada seluruh pemegang saham.

Direktur WOM Finance, Cincin Lisa Hadi, mengungkapkan bahwa hingga 31 Desember 2025, Perseroan mencatat penyaluran pembiayaan baru sebesar Rp5,94 triliun atau tumbuh 9,35% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Total aset meningkat 6,08% menjadi Rp7,37 triliun dan ekuitas naik 4,81% menjadi Rp1,98 triliun.

Perseroan juga membukukan laba bersih Rp142,55 miliar dengan Return on Asset 2,41% dan Return on Equity 7,45%. Sementara itu, kualitas pembiayaan tetap terjaga dengan rasio NPF gross 2,17% dan NPF net 0,95%. Perseroan menilai pencapaian tersebut menunjukkan pengelolaan risiko yang prudent serta penerapan prinsip kehati-hatian yang konsisten di tengah dinamika dan persaingan ketat di industri pembiayaan Indonesia.

Cincin Lisa menambahkan sebagai upaya Perseroan untuk memperkuat struktur permodalan, pada tahun 2025 WOM Finance telah melakukan penerbitan obligasi melalui skema Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V WOM Finance Tahap II Tahun 2025 dengan nilai sebesar Rp1,5 triliun. Selain itu, Perseroan juga memperoleh tambahan fasilitas kredit dari perbankan sebesar Rp1,65 triliun.

WOM Finance juga menyampaikan bahwa dalam RUPST Tahun 2026 telah menyetujui perubahan susunan pengurus Perseroan. Sehubungan dengan keputusan tersebut, maka susunan anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah WOM Finance secara resmi ditetapkan sebagai berikut

Dewan Komisaris :

1. Steffano Ridwan : Presiden Komisaris
2. Thillagavathy Nadason : Komisaris
3. Taufik Aulia : Komisaris
4. Sarastri Baskoro : Komisaris Independen
5. Rallyati Arianto Wibowo, S.E. : Komisaris Independen

Direksi :

1. Cincin Lisa Hadi : Direktur
2. Hendrik Progo : Direktur
3. Ir. Paulus Cholot Janala : Direktur

Dewan Pengawas Syariah

1. Dr. H. Abdul Jabar Majid, M.A. : Ketua
2. Prof. Dr. Ir. H. M. Nadratuzzaman Hosen : Anggota

Sementara itu, pada agenda acara RUPSLB tahun 2026, WOM Finance telah memperoleh persetujuan untuk merubah beberapa ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan. Selain itu, WOM Finance juga memperoleh persetujuan atas rencana pengalihan hak atau penjaminan sebagian besar maupun seluruh piutang milik Perseroan.

Langkah ini dilakukan untuk memperkuat likuiditas dan mendukung pendanaan Perseroan, sekaligus memastikan pelaksanaan strategi korporasi berjalan sesuai prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(JW/RZD)