Mahasiswa menyoroti minimnya kepedulian soal sampah di Batahan. (Analisadaily/Istimewa)
Analisadaily.com, Batahan - Mahasiswa Kecamatan Batahan sekaligus aktivis lingkungan, menyampaikan kritik keras terhadap pemerintah Kecamatan Batahan dan PTPN IV terkait dugaan minimnya tindakan nyata dalam menangani persoalan lingkungan serta kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR).
“Audiensi sering kali hanya menjadi ritual. Datang, duduk, mendengar, lalu pulang tanpa solusi. Masalah seolah selesai dengan notulen dan dokumentasi,” ujar Kurnia Putra Gerdana, Selasa (31/3/2026).
Ia juga menyatakan enggan kembali menghadiri forum audiensi yang dinilai hanya berisi janji berulang tanpa realisasi. Menurutnya, pemerintah seharusnya proaktif dalam menyelesaikan persoalan masyarakat tanpa harus menunggu keluhan disampaikan.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan pengalaman masa lalu terkait janji dukungan kegiatan “Gen-Z Peduli Lingkungan” yang tidak terealisasi. Ia menilai janji itu mencerminkan persoalan integritas.
“Yang menjadi persoalan bukan sekadar janji yang tidak ditepati, tetapi sikap menghindar dari tanggung jawab,” kata Mahasiswa Fakultas Fisip UMSU ini.
Selain pemerintah, perhatian juga diarahkan kepada PTPN IV yang telah lama beroperasi di wilayah Batahan. Ia mempertanyakan dampak nyata perusahaan terhadap masyarakat, khususnya terkait pengelolaan dana CSR.
Selama lebih dari dua dekade tinggal di wilayah Batahan, ia mengaku belum melihat secara langsung kejelasan program maupun manfaat CSR yang dirasakan masyarakat luas.
“Kemana dana CSR itu dialokasikan, dan sejauh mana masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya?” ujarnya.
Menurutnya, tanpa transparansi, spekulasi publik akan terus berkembang. Ia menekankan bahwa yang dibutuhkan saat ini bukan sekadar klarifikasi, tetapi bukti nyata berupa program yang terukur dan dapat diawasi publik.
Ia juga mengingatkan bahwa jika kondisi ini terus berlanjut, sikap diam dari pemerintah dan perusahaan dapat diartikan sebagai bentuk pengabaian terhadap masalah masyarakat.
“Jika tidak mampu menjalankan amanah, maka jalan terhormat adalah melepaskan jabatan,” tegasnya.
Menutup pernyataannya, ia memastikan akan terus menyuarakan kritik sebagai bentuk tanggung jawab moral.
Ia menilai persoalan lingkungan, termasuk penanganan sampah, masih belum ditangani dengan baik. “Selama masalah ini belum selesai, suara kritik tidak akan berhenti, justru akan semakin keras,” pungkasnya. (RES)
(WITA)
