Pertemuan ini menjadi ajang diskusi strategis terkait pemenuhan hak pekerja atas jaminan sosial serta tingkat kepatuhan perpajakan bagi perusahaan pemberi kerja di wilayah Sumatera Utara.

Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumbagut, I Nyoman Suarjaya menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari kerja sama yang telah terjalin antara DJP dan BPJS Ketenagakerjaan di tingkat pusat.

Ia menekankan pentingnya kolaborasi antar-instansi untuk memastikan hukum positif dipatuhi oleh para pengusaha. Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan menyeluruh bagi pekerja guna mencegah munculnya angka kemiskinan baru saat terjadi risiko sosial ekonomi.

"Kami berdiskusi dan berkolaborasi agar hukum positif yang ada dapat dipatuhi oleh perusahaan pemberi kerja di Sumut. Tujuannya jelas, demi mencegah munculnya kemiskinan baru di sekitar kita melalui pemenuhan hak jaminan sosial pekerja," ujar I Nyoman Suarjaya.

Menanggapi kunjungan tersebut, Kepala Kanwil DJP Sumut I, Belis Siswanto memberikan sambutan hangat. Menurutnya, kedua instansi ini memiliki visi yang serupa dalam mendukung pembangunan nasional melalui kesejahteraan masyarakat.

"Kelembagaan dua instansi negara ini memiliki visi yang sama yaitu sebagai penggerak pembangunan kesejahteraan. Kunjungan ini membuka ruang diskusi lebih luas agar ke depannya hak pekerja terpenuhi dan kewajiban pengusaha dapat dijalankan dengan baik," tutur Belis.

Dalam kunjungan silaturahmi pasca-Lebaran ini, I Nyoman Suarjaya didampingi oleh dua pejabat teras BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumbagut, yakni: Achiruddin (Wakil Kepala Kantor Wilayah Bidang Pengawasan & Pemeriksaan) dan Uden Parli (Wakil Kepala Kantor Wilayah Bidang Keuangan & Manajemen Risiko).

Sinergi ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem usaha yang lebih patuh, baik dari sisi administrasi perpajakan maupun perlindungan tenaga kerja di wilayah Sumatera Utara I.

(JW/RZD)