Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN melalui Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda), Selasa (07/04/2026). (Analisadaily/istimewa)
Analisadaily.com, Medan - Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN melalui Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) di Hotel Emerald Garden Medan, Selasa (07/04/2026). Kegiatan ini menjadi momentum strategis dalam menyelaraskan arah kebijakan serta memperkuat implementasi program prioritas pembangunan keluarga dan kependudukan di Sumatera Utara.
Rakorda juga diisi dengan pemaparan strategi pelaksanaan program, diskusi interaktif, serta penyusunan langkah tindak lanjut bersama guna memastikan program berjalan efektif dan berkelanjutan. Pada kesempatan yang sama, pemerintah pusat melalui BKKBN turut memberikan apresiasi kepada sejumlah pemerintah daerah di Sumatera Utara atas keberhasilan dalam penyusunan dokumen Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) Berkualitas tahun 2026. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Kepala Perwakilan BKKBN Sumatera Utara kepada perwakilan daerah penerima sebagai bentuk pengakuan atas komitmen dalam merancang strategi pembangunan kependudukan jangka panjang yang berkualitas dan berkelanjutan. Beberapa kabupaten/kota yang menerima penghargaan tersebut antara lain Kabupaten Langkat, Toba, Samosir, Labuhanbatu Utara, Kota Medan, dan Kota Binjai, serta Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Dalam arahannya, Sulaiman Harahap menyampaikan bahwa program Kemendukbangga berfokus pada peningkatan kualitas SDM melalui percepatan penurunan stunting dan penguatan ketahanan keluarga. Upaya tersebut menjadi bagian dari strategi menuju Indonesia Emas 2045 melalui lima program Quick Wins, yaitu GENTING (Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting), TAMASYA (Taman Asuh Sayang Anak), GATI (Gerakan Ayah Teladan Indonesia), SIDAYA (Lansia Berdaya), serta pengembangan Super Apps Keluarga Indonesia berbasis kecerdasan buatan. Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam penyelarasan kebijakan dan program pembangunan kependudukan di daerah. Melalui sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya organisasi perangkat daerah (OPD) yang menangani urusan keluarga berencana, diharapkan terwujud pembangunan keluarga yang berkualitas. Dengan penyempurnaan peta jalan pembangunan kependudukan, setiap kebijakan diharapkan semakin tepat sasaran, responsif terhadap dinamika kependudukan, serta mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Sumatera Utara.(DEL)











