Bahkan, Fraksi PSI bersikukuh menolak Bimbingan Teknis (Bimtek) yang akan digelar DPRD Medan bekerjasama dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) di Jakarta, Fraksi PSI sengaja tidak hadir. Dengan ketidakhadiran fraksi berlambang Gajah tersebut, dari 50 anggota DPRD Medan hanya 46 orang yang akan mengikuti Bimtek. Sementara, 4 anggota dari Fraksi PSI dipastikan absen.

"Fraksi PSI DPRD Medan memang tidak ikut dalam pendalaman tugas bimbingan teknis penyebarluasan ideologi Pancasila dan Wasbang pimpinan dan anggota DPRD Medan yang dilaksanakan di Jakarta pada Kamis sd Minggu (23-25/6/2026)," tegas Ketua Fraksi PSI DPRD Medan Renville Pandapotan Napitupulu ST, Selasa (21/4/2026) saat dikonfirmasi terkait hal tersebut.

Dengan ketidakikusertaan Fraksi PSI DPRD Medan itu, dipastikan, sosialisasi pembinaan ideolagi dan wawasan kebangsaan yang akan dilaksanakan di tengah masyarakat nantinya, tidak bisa dilaksanakan oleh anggota Fraksi PSI. Sebab, syarat utama untuk menggelar sosialisasi Wasbang harus memiliki sertifikat dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) di Jakarta.

Memang sejak awal, pada Selasa (20/1/2026), pendapat Fraksi di DPRD Medan pada pengesahan perubahan Ranperda DPRD Medan No 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib (Tata Tertib), Fraksi PSI menyatakan tidak setuju.

Melalui juru bicaranyaa Reinhart Jeremy Aninditha dengan tegas menolak pelaksanaan pembinaan Ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan. Fraksi ini menyebut, tetap lebih peduli kepentingan masyarakat.

Sementara itu Plt Sekwan DPRD Medan Erisda Hutasoit SE MSP mengatakan, kegiatan Wasbang akan digelar 23 hingga 25 April 2026. Pihaknya tetap mengajak dan siap memfasilitasi untuk seluruh DPRD Medan ikut Bimtek.

(MC/RZD)