Pertemuan ini menjadi momentum penting bagi jajaran Imigrasi untuk memperkuat komunikasi dua arah dengan organisasi kemasyarakatan.

Didampingi Kabag Tata Usaha dan Umum Gelora Adil Ginting dan Kabid Dokumen Perjalanan, Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Arauna Giovanni, Parlindungan membuka ruang diskusi lebar guna membedah dinamika pelayanan di lapangan.

Dalam suasana dialogis, Parlindungan memaparkan capaian kinerja sekaligus secara transparan mengupas berbagai kendala yang dihadapi dalam pelayanan keimigrasian di wilayah Sumatera Utara.

Langkah merangkul elemen masyarakat ini bukan sekadar formalitas, melainkan strategi konkret untuk menjaring masukan objektif dari sudut pandang warga. Dengan melibatkan DPP HBB, Imigrasi berharap dapat memetakan permasalahan secara lebih tajam untuk kemudian dirumuskan menjadi kebijakan yang solutif.

Ketua Umum DPP HBB, Lamsiang Sitompul, S.H., M.H., mengapresiasi keterbukaan jajaran Imigrasi Sumut dalam menerima aspirasi.

Kehadiran jajaran pengurus HBB bertujuan untuk memberikan kontribusi pemikiran serta mencari solusi bersama atas isu-isu krusial yang menyentuh kepentingan masyarakat luas. Kolaborasi ini diharapkan mampu menjembatani kebutuhan warga dengan regulasi pemerintah, sehingga tercipta harmoni dalam penyelenggaraan layanan publik.

Sinergi antara imigrasi dan organisasi masyarakat ini merupakan pengejawantahan dari amanat Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI untuk mewujudkan pelayanan PRIMA.

Melalui diskusi terbuka ini, kedua belah pihak berkomitmen untuk terus mengawal peningkatan kualitas layanan di Sumatera Utara. Upaya proaktif ini menjadi bukti nyata bahwa transparansi dan kolaborasi adalah kunci utama dalam membangun birokrasi yang lebih responsif dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

(KAH/RZD)