"Selama ini banyak masyarakat mengeluhkan masalah sampah karena minimnya fasilitas seperti tidak adanya TPS. Begitu juga soal keterlambatan petugas mengangkut sampah dari lingkungan kerap menjadi masalah," tegas Ketua Pansus PAD DPRD Medan yang juga Ketua Fraksi Golkar DPRD Medan, Kamis (21/5/2026).

Untuk itu, yang perlu dilakukan ke depan adalah memaksimalkan pelayanan kebersihan di tengah masyarakat.

"Prioritaskan dan pastikan pelayanan bagus, otomatis masyarakat berkenan membayar retribusi," ulangnya.

Oleh karena itu, lanjut El Barino, seluruh aparat jajaran Pemko Medan sama sama bertanggungjawab menjaga kebersihan lingkungan.

"Jangan ada lagi sampah berserak di lingkungan. Siapkan segala fasilitas kebersihan seperti TPS dan bak sampah. Pengangkutan sampah dari lingkungan khususnya depan warga harus tepat waktu," sarannya.

Menurut El Barino, dengan meningkatnya pelayanan kebersihan tentunya dapat menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi Wajib Retribusi Sampah (WRS). Selama ini banyak warga yang rutin membayar uang sampah namun tidak menggunakan kwitansi atau terdaftar WRS.

"Ke depan nya, warga yang membayar retribusi sampah tanpa kwitansi hendaknya dijadikan sebagai WRS. Dan kalau memungkinkan melalui Lurah dan Kepling dapay melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat menjadi warga peserta WRS," harapnya.

Terkait hal di atas, Pansus akan mengundang DLH dan Camat se Kota Medan pada pembahasan Pansus nanti.

"Kita maksimalkan pengelolaan kebersihan dan jika memungkinkan penambahan jumlah WRS di Medan serta meminimalisir penyelewengan retribusi sampah," imbunya.

(MC/RZD)