Opini WTP tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Paula Henry Simatupang, kepada Bupati Padanglawas, Putra Mahkota Alam Hasibuan, SE bersama Ketua DPRD Padanglawas, Luat Hasibuan, SE dalam acara penyerahan LHP BPK RI di Kantor BPK RI Perwakilan Sumatera Utara Medan Jumat (29/5/2026).

Capaian tersebut menjadi momentum penting bagi Pemerintah Kabupaten Padanglawas setelah sebelumnya memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Raihan WTP ini dinilai sebagai bukti adanya pembenahan serta peningkatan tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam sambutannya, Paula Henry Simatupang menyampaikan apresiasi terhadap komitmen Pemerintah Padanglawas dalam memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan daerah.

“Kami mengapresiasi langkah dan komitmen Pemerintah Daerah dalam melakukan perbaikan tata kelola keuangan daerah sehingga berhasil memperoleh opini WTP," kata Paula.

Ia mengatakan capaian ini diharapkan dapat terus dipertahankan melalui penguatan sistem pengendalian intern, peningkatan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan percepatan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.

Sementara Bupati Padanglawas, Putra Mahkota Alam Hasibuan,

menyampaikan rasa syukur dan apresiasi kepada seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Padanglawas, DPRD, serta seluruh pihak yang telah bekerja keras dan bersinergi dalam mewujudkan capaian tersebut.

“Pencapaian opini WTP ini merupakan hasil kerja keras, kolaborasi, dan komitmen seluruh perangkat daerah dalam membangun tata kelola keuangan yang lebih baik," kata Putra Mahkota Alam Hasbuan.

Putra Mahkota Alam mengungkapkan, perolehan WTP menjadi motivasi bagi seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Padanglawas untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan pelayanan kepada masyarakat.

Ia menegaskan bahwa opini WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan bagian dari upaya berkelanjutan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan bertanggungjawab.

Pemerintah Kabupaten Padanglawas sambung Putra Mahkota Alam terus berkomitmen untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK RI serta melakukan penyempurnaan dalam pengelolaan keuangan daerah guna mempertahankan opini terbaik pada tahun-tahun mendatang.

Dengan diraihnya kembali opini WTP atas LKPD Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Padanglawas berharap dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat melalui penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Turut hadir dalam acara tersebut Wakil Bupati Padanglawas H. Achmad Fauzan Nasution, Pj Sekretaris Daerah H. Panguhum Nasution, Inspektur Padanglawas Harjusli Fahri Siregar, serta Plt Kepala BPPKAD Yunirwan Imamah.