Berlangsung selama tiga hari, dari tanggal 1 hingga 3 Juli 2026, acara ini dihadiri langsung oleh Kepala Kantor Wilayah, Dr. Parlindungan, S.H., M.H., bersama seluruh pimpinan wilayah dan satuan kerja keimigrasian se-Indonesia.

Kehadiran jajaran Imigrasi Sumut ini menegaskan komitmen kuat dalam mendukung penuh transformasi birokrasi yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Kegiatan strategis ini dibuka langsung oleh Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, yang memberikan arahan tegas mengenai pentingnya memegang teguh prinsip "Imigrasi untuk Rakyat".

Hendarsam menekankan bahwa setiap aparatur sipil negara di lingkungan imigrasi harus mengutamakan moralitas kerja yang baik saat melayani masyarakat, mengingat kinerja institusi dipantau secara langsung oleh publik dari segi output maupun proses pelayanan. Ia mengingatkan bahwa integritas menjadi hal fundamental untuk menjaga muruah organisasi.

"Integritas dan kepatuhan harus menjadi fondasi utama dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian. Masyarakat tidak hanya menilai hasil kerja kita, tetapi juga menilai bagaimana proses pelayanan itu diberikan," tegas Hendarsam.

Untuk mengupas tuntas strategi pencegahan pelanggaran dan peningkatan akuntabilitas tersebut, sosialisasi ini menghadirkan para narasumber berkompeten dari berbagai lembaga negara. Di antaranya adalah Biro Perencanaan dan Keuangan Kemenimipas RI, Ombudsman RI, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kemenimipas RI, Direktorat Izin Tinggal Keimigrasian dan Direktorat Kepatuhan Internal.

Kolaborasi lintas instansi ini memberikan pembekalan komprehensif dari sudut pandang hukum, pengawasan mutu pelayanan, hingga pencegahan tindak pidana korupsi.

Bagi jajaran Imigrasi Sumatera Utara, keikutsertaan dalam forum nasional ini menjadi momentum penting untuk membawa best practices dan strategi pengawasan.

Menanggapi poin penting yang disampaikan Dirjen Imigrasi, Kakanwil Ditjenim Sumut beserta jajaran Satuan Kerja Imigrasi se-Sumatera Utara siap mengimplementasikan nilai moralitas dan integritas tersebut guna memperketat kepatuhan internal di wilayah kerja.

Langkah konkret ini diharapkan mampu mempercepat terwujudnya tata kelola keimigrasian yang bersih di seluruh penjuru Sumatera Utara demi pelayanan masyarakat yang lebih prima.

(KAH/RZD)