Ajakan itu disampaikan Bobby Nasution dalam Sidang Paripurna DPRD Sumatera Utara dengan agenda pengambilan keputusan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025, di Gedung DPRD Sumut, Kamis (30/7/2026).

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus didampingi para Wakil Ketua Sutarto, Ihwan Ritonga, Salman Alfarisi dan Ricky Anthony. Hadir juga para anggota DPRD Sumut serta PJ Sekdaprovsu Sulaiman Harahap dan sejumlah Kepala OPD Pemprovsu.

Dalam sambutannya, Bobby mengapresiasi seluruh pimpinan dan anggota DPRD Sumut yang telah menyelesaikan pembahasan Ranperda hingga mencapai persetujuan bersama. Menurutnya, keputusan tersebut menjadi fondasi penting untuk memastikan roda pemerintahan dan pembangunan tetap berjalan sesuai ketentuan.

"Saya menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada DPRD Provinsi Sumatera Utara yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam menyempurnakan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 hingga dapat disepakati bersama," ujar Bobby.

Ia menjelaskan, sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017, Ranperda yang telah disetujui bersama selanjutnya akan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah.

Bobby berharap proses evaluasi dapat berlangsung cepat sehingga Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dapat segera melanjutkan tahapan penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 sekaligus mempersiapkan APBD Tahun Anggaran 2027.

Menurut Bobby, lahirnya persetujuan bersama tersebut merupakan hasil dari proses panjang yang dilalui secara transparan dan akuntabel. Mulai dari penyampaian laporan keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pemeriksaan laporan keuangan, penyampaian Ranperda kepada DPRD, kunjungan kerja anggota dewan ke daerah pemilihan, penyampaian pandangan umum fraksi, nota jawaban gubernur, hingga pembahasan bersama antara eksekutif dan legislatif.

Seluruh tahapan itu, kata Bobby, mencerminkan mekanisme pemerintahan yang sehat, di mana setiap kebijakan lahir melalui pembahasan yang komprehensif dan mengedepankan kepentingan masyarakat.

Lebih jauh, Bobby menegaskan bahwa hubungan harmonis antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan DPRD harus terus dipelihara. Menurutnya, kolaborasi menjadi kunci untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan yang semakin kompleks.

"Harapan kita adalah terciptanya iklim yang kondusif di Provinsi Sumatera Utara. Kolaborasi antara eksekutif dan legislatif harus terus kita lanjutkan demi perbaikan pembangunan yang berkelanjutan, sehingga kesejahteraan masyarakat benar-benar dapat kita wujudkan," katanya.

Menutup sambutannya, Bobby mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus menjaga semangat kebersamaan dalam membangun Sumatera Utara. Ia optimistis, dengan kerja sama yang kuat, berbagai tantangan pembangunan dapat dihadapi dan diselesaikan secara bersama.

"Melalui kolaborasi yang baik, kita wujudkan Sumatera Utara yang unggul, maju, dan berkelanjutan," tutup Bobby.

Sebelumya Gubsu Bobby Nasution bersama pimpinan DPRD Sumut menandatangani Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025.

Sebagaimana diketahui, paripurna ini merupakan lanjutan dari sifang sebelumnya yang sempat terhenti karena Gubsu meninggalkan arena sidang. Saat itu sidang masih berlanjut dengan dinamika politis karena adanya interupsi yang mempertanyakan kuorum tidaknya sidang. Usai sidang, sejumlah anggota dewan berebut ke depan menyalami Gubsu Bobby Nasution. Dalam sambutannya, Gubsu juga tidak menyinggung soal sikap dia yang meninggalkan lokasi sidang sebelumnya.