Menurut Sekretaris Organda Kota Medan Jaya Sinaga dampak positif dari akan dilaksanakannya angkutan umum gratis bagi pelajar di Kota Medan ini, turut mendukung pendidikan yang lebih bermutu untuk semua, hanya mungkin terwujud oleh layanan transportasi yang berkeselamatan.

"Angkutan umum bagi pelajar di daerah pinggiran bukan sekadar tumpangan. Melainkan urat nadi pendidikan," tegas Jaya Sinaga melalui siaran persnya yang diterima Rabu (23/9/2026).

Melonjaknya angka putus sekolah bagi siswa yang ada di pinggiran kota kawasan pemukiman, menurut Jaya sangat berpengaruh dengan keberadaan angkutan umum yang memiliki peran vital sebagai instrumen mobilitas utama bagi para siswa.

"Tanpa kehadiran angkutan umum, memiliki sepeda motor seolah sarat wajib untuk bersekolah. Sayangnya, bagi kelompok masyarakat dengan keterbatasan ekonomi, membeli sepeda motor atau sekadar mengisi BBM harian adalah beban berat. Ketika biaya ojek pangkalan maupun daring (on-line) tidak lagi terjangkau, pilihan pahit pun terpaksa diambil, akhirnya anak terpaksa putus sekolah," paparnya.

Dampak negatif bagi siswa mengendarai kendaraan sendiri ke sekolah, masih Jaya Sinaga, juga menjadi pemicu tingginya angka kecelakaan. Karena tidak ada pilihan angkutan, anak di bawah umur pun terpaksa mengendarai sepeda motor.

"Ironisnya, keterpaksaan ini berujung pada meningkatnya angka kecelakaan di jalan raya yang melibatkan remaja. Sebuah harga yang mahal akibat hilangnya akses transportasi umum," tegas Jaya.

Selain itu, turut melumpuhkan denyut ekonomi lokal. Sebab angkutan umum tidak dapat terjangkau dengan tarif yang ditetapkan. Biaya transportasi umum siswa perbulan minimal Rp300 ribu hingga Rp500 ribu.

Belum lagi terjadi pembengkaan biaya hidup akibat inflasi di sektor transportasi. Jika dulu masyarakat dapat menempuh jarak beberapa ribu rupiah, kini mereka beralih ke kendaraan pribadi atau sepeda motor yang menambah beban utang mengambil cicilan kredit sepeda motor untuk anaknya ke sekolah.

"Hal tersebut di atas bukti perlunya regulasi angkutan umum gratis bagi pelajar yang bersumber dari APBD Kota Medan. Dengan membayar layanan bagi angkot–angkot dalam trayek–trayek yang selama ini melayani anak sekolah, ini justru lebih bermanfaat," tegasnya.

Jaya Sinaga kemudian mengilustrasikan bus–bus listrik dengan layanan 5 trayek di jalur utama dengan jumlah bus 55 unit. Sementara data jumlah penumpang selama tahun 2025 di angka 2.5 juta kemudian dibagi 365 hari berjumlah 6.850 orang. Jumlah tersebut untuk 55 bus perhari.

Jumlah penumpang dalam satu bus perhari dengan layanan 4 trip perbus atau 200 kilometer perhari hanya mampu mengangkut 125 orang perhari. Dan APBD harus membayar layanan tersebut Rp4.4 juta perhari untuk 125 penumpang perhari.

Dengan kondisi ini, artinya tidak bermanfaat penggunaan APBD tersebut alias mubajir. Sementara program yang ditawarkan Organda dengan memberikan layanan gratis bagi pelajar justru lebih bermanfaat. Dan angkot–angkot tersebut dapat menyumbangkan penumpang pelajar gratis untuk layanan selanjutnya sesuai tujuan sekolahnya.

"Untuk mewujudkan program ini, tentunya dibutuhkan kajian dan Rapat Dengar Pendapat dari beberapa sektor yang terkait, agar program ini bisa menjadi program unggulan di Kota Medan," pungkasnya.

(MC/RZD)