"Surat ini kami sampaikan agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut menggelar perayaan Tahun Baru Imlek 2027 nantinya. Ini sebagai bentuk persamaan hak dan ruang ekspresi budaya Tionghoa di Sumut," tegas Pendiri Lempabudti YIHLP Ade Chandra, SH, MM didampingi Ketua Umum Edy Candra, SH kepada media usai mengantar surat pemberitahuan ke kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Medan, Selasa (20/10/2026).

"Surat pemberitahuan ini merupakan yang ketiga sejak 2024 sampai 2026 kami layangkan kepada Gubernur Sumut dalam hal tidak adanya perhatian terhadap kebudayaan Tionghoa yang menjadi salah satu etnis yang ada di Sumut. Perlu kami sampaikan, terkait ini juga ada di Undang-Undang No.5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan," jabarnya.

Dikatakannya, keluhan itu karena tidak ada satu pun oknum pejabat baik di bagian Kesra atau Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang bisa menjawab mengapa tidak ada perhatian dan dukungan serta mengagendakan kegiatan menjadi program kerja tahunan terhadap pelestarian dan kebudayaan Tionghoa.

"Padahal beberapa tahun silam, Pemprov Sumut telah memprogramkan Imlek Fair setiap tahunnya. Namun tiga tahun belakangan ini hilang begitu saja. Kami menduga ada ketidakdulian, tidak berpihak dan tidak adanya persamaan hak serta diskriminasi," tegasnya.

Padahal, sambung Ade Chandra, begitu banyak festival kebudayaan, adat istiadat bahkan ritual khusus diperingati atau dirayakan etnis Tionghoa setiap tahunnya. Belum lagi masalah cagar budaya dan warisan budaya tak benda (WBTB), namun terkesan tak diperhatikan oleh Pemprov Sumut.

"Kami hanya ingin minta Pak Gubernur Sumut melakukan evaluasi kinerja para staf dan terpenting kembali menggelar Perayaan Imlek nanti," pungkasnya.

(HEN/RZD)