Komitmen ini ditunjukkan oleh Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Sumatera Utara, Parlindungan, yang menghadiri konferensi pers joint operation di Pelabuhan Penumpang Bandar Deli, Belawan, Medan, Jumat (23/10).

Operasi gabungan yang melibatkan Bareskrim Polri, Polda Sumatera Utara, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berhasil mengamankan 1,16 ton ketamine, satu unit kapal MT Global 168, serta 14 unit telepon genggam dengan nilai valuasi mencapai Rp3,48 triliun. Tim juga mengamankan terduga pelaku meliputi 7 WNI dan 1 WN RRT.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Gubernur Sumatera Utara, unsur TNI, serta sejumlah pejabat tinggi dan kepala daerah.

Parlindungan juga mengikuti deklarasi “Polisi Bersama Masyarakat Sumatera Utara Menolak Narkoba” sebagai bentuk dukungan terhadap pemberantasan peredaran narkotika.

Dalam keterangannya, Kapolri menyampaikan bahwa sinergi antarlembaga tersebut sejalan dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto dalam mengungkap penyelundupan barang terlarang ke Indonesia.

Pengungkapan ini juga disebut sebagai bentuk apresiasi dalam momentum dua tahun kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden RI.

Parlindungan menegaskan, keterlibatan Imigrasi Sumatera Utara merupakan bagian dari upaya memperkuat pengawasan mobilitas lintas negara, khususnya di kawasan Selat Malaka yang menjadi salah satu jalur pelayaran internasional tersibuk di dunia.

“Sinergi ini sejalan dengan amanat Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, melalui 15 Program Aksi, serta visi Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko, yaitu Imigrasi untuk Rakyat. Imigrasi Sumatera Utara berkomitmen memperkuat kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mencegah penyelundupan orang maupun barang, meningkatkan pengawasan lintas negara, dan menjaga keamanan negara,” ujar Parlindungan.

Melalui sinergi berkelanjutan, Imigrasi Sumatera Utara berkomitmen terus mengawal pintu gerbang negara di wilayah barat Indonesia, serta mendukung upaya bersama dalam menjaga keamanan perbatasan dan menegakkan hukum keimigrasian.

(KAH/RZD)