Diduga Proyek ‘Siluman’ di Kawasan Hutan Lindung Gunung Sibayak

Diduga Proyek ‘Siluman’ di Kawasan Hutan Lindung Gunung Sibayak
Diduga tidak kantongi ijin, proyek pembukaan jalan di kawasan hutan lindung Gunung Sibayak Berastagi menggunakan alat berat, berdampak merusak ekologi lingkungan (Analisadaily/Didik Sastra)

Analisadaily.com, Berastagi - Aktivitas pekerjaan pembuatan jalan di jalur kawasan hutan lindung Gunung Sibayak, Berastagi, Kabupaten Karo, mulai menuai sorotan. Pekerjaan yang disebut-sebut sebagai proyek pembuatan jalan tersebut memunculkan tanda tanya besar di tengah masyarakat.

Pasalnya, lokasi pekerjaan berada di kawasan hutan lindung Gunung Sibayak yang memiliki fungsi penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem, sumber air, serta kelestarian alam Tanah Karo.

Munculnya pekerjaan tersebut memunculkan sejumlah pertanyaan mendasar. Untuk kepentingan apa jalan itu dibuat? Siapa yang mengerjakan? Dari mana sumber anggarannya? Apakah sudah mengantongi izin dan persetujuan dari instansi berwenang?.

Istilah proyek siluman pun mulai menjadi perbincangan karena masyarakat membutuhkan keterbukaan mengenai identitas kegiatan dan pihak yang bertanggung jawab disampaikan pemerhati lingkungan D Pelawi, Senin (16/11) di Berastagi.

Jangan Sampai Pembangunan Jalan Mengorbankan Kelestarian Hutan

Edy Purba salah satu tokoh pemuda menyampaikan Pembuatan jalan di kawasan hutan lindung bukan persoalan sederhana.

“Setiap aktivitas pembukaan akses harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, fungsi kawasan, serta dampak ekologis yang mungkin ditimbulkan,” sebutnya.

Apabila pekerjaan tersebut merupakan program resmi pemerintah, maka seharusnya terdapat kejelasan mengenai dokumen perencanaan, sumber anggaran, pelaksana kegiatan, serta izin atau persetujuan sesuai ketentuan.

Publik juga perlu mengetahui apakah pembuatan jalan tersebut berkaitan dengan program penataan jalur pendakian Gunung Sibayak atau merupakan kegiatan lain di luar program tersebut.

UPTD Tahura Bukit Barisan Diminta Buka Suara

Pihak UPTD Taman Hutan Raya Bukit Barisan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, serta instansi terkait diharapkan segera memberikan penjelasan.

Ada beberapa pertanyaan yang patut dijawab secara terbuka:

  1. Siapa pemilik atau penanggung jawab pekerjaan pembuatan jalan tersebut?
  2. Apa alasan dan urgensi pembangunan jalan di kawasan hutan lindung?
  3. Apakah tersedia papan informasi proyek, nilai anggaran, dan nama kontraktor?
  4. Apakah sudah ada izin atau persetujuan penggunaan kawasan sesuai ketentuan?
  5. Bagaimana kajian dampak lingkungan dan pengawasan terhadap pekerjaan tersebut?
  6. Apakah kegiatan tersebut berkaitan dengan penataan akses pendakian Gunung Sibayak?

Masyarakat tidak menolak pembangunan. Namun, pembangunan harus berjalan sesuai aturan dan tidak boleh mengabaikan kepentingan lingkungan.

Gunung Sibayak bukan hanya destinasi wisata, melainkan warisan alam yang harus dijaga untuk generasi mendatang.

Jangan sampai atas nama pembangunan, kawasan hutan lindung justru kehilangan fungsi perlindungannya.

Transparansi adalah kewajiban, bukan pilihan. Publik berhak mengetahui apa yang sedang dikerjakan di kawasan hutan lindung Gunung Sibayak.

“Ada jalan yang sedang dibuat, tetapi publik masih menunggu jawaban: siapa yang membangun, untuk apa jalan itu dibuat, dan atas dasar hukum apa,” pungkasnya.

(DIK/RZD)

Baca Juga

Rekomendasi