APKASI dan Pemkab Kendal Dukung Kinerja MBG Masuk Komponen Penilaian Insentif Fiskal Daerah (Analisadaily/Ist)
Analisadaily.com, Jakarta - Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) bersama jajaran pemerintah daerah menyambut positif rencana Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memasukkan kinerja pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu indikator penilaian insentif fiskal daerah. Kebijakan ini dinilai menjadi pemicu kuat bagi pemda untuk mengawal kualitas program prioritas nasional tersebut secara maksimal.
Ketua Umum APKASI, Bursah Zarnubi, menyatakan dukungan penuhnya atas rencana tersebut. Menurutnya, stimulus fiskal akan mendorong pemerintah daerah bekerja lebih serius agar manfaat program MBG benar-benar dirasakan masyarakat sesuai standar pemerintah.
"Menurut saya itu bagus, sangat positif," ujar Bursah saat dihubungi, Rabu (19/11).
Bupati Lahat itu menekankan bahwa keberhasilan MBG tidak bisa diukur sekadar dari kuantitas makanan yang dibagikan. Standar kebersihan dapur, higienitas fasilitas, kesegaran bahan baku, hingga keamanan pangan dalam proses pengolahan dan penyajian harus menjadi prioritas utama.
"Dapurnya harus bersih, higienis, bagus. Semua bahan-bahannya, stok makanan harus fresh. Penyajiannya juga begitu. Hal itu mesti dilakukan agar tidak menimbulkan masalah bagi penerima manfaat," tegasnya.
Bursah berpandangan, daerah yang terbukti menjalankan program dengan baik dan higienis layak mendapat penghargaan anggaran. Sebaliknya, daerah dengan pelaksanaan yang masih bermasalah harus dievaluasi ketat sebelum menerima insentif.
"Itu pantas dapat insentif. Yang banyak bermasalah, jangan dikasih," katanya seraya berharap capaian pelaksanaan MBG di Kabupaten Lahat yang berjalan mulus dapat menjadi pertimbangan pemerintah pusat.
Senada dengan APKASI, Wakil Bupati Kendal, Benny Karnadi, menilai masuknya MBG ke dalam komponen penilaian insentif fiskal APBN akan memacu pengawasan daerah menjadi lebih intensif. Ia meluruskan bahwa insentif fiskal merupakan skema apresiasi kinerja pemda yang sudah berjalan lama bersanding dengan indikator penanganan stunting, penurunan kemiskinan, dan pengentasan pengangguran yang kini diperkuat dengan penambahan aspek MBG.
"Itu menjadi komponen karena misalkan MBG-nya bagus, tapi kemudian stuntingnya jelek, penurunan kemiskinannya jelek, ya tidak dapat insentif fiskal. Kita menyambut baik, artinya Pemkab memiliki tanggung jawab untuk suksesnya MBG di Kabupaten," jelas Benny.
Selain itu, Benny secara khusus memberikan apresiasi terhadap pembaruan skema program MBG untuk tahun 2027 yang ditetapkan oleh Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono. Ia menilai skema anyar tersebut jauh lebih proporsional dan menyentuh kelompok yang paling membutuhkan.
"Skema yang baru ini kami nilai lebih merata dan adil, karena disesuaikan dengan jumlah penerima manfaatnya. Penyalurannya sekarang lebih selektif, agar benar-benar tepat sasaran. Kami menyambut baik kebijakan Kepala BGN (Sudaryono) ini," ungkapnya.
Sebagai unsur pengawas di daerah, Pemkab Kendal berkomitmen memastikan seluruh tahapan pelaksanaan MBG di wilayahnya selaras dengan skema terbaru BGN agar manfaatnya dirasakan langsung oleh anak-anak di Kendal.
(JW/RZD)