detikNews - Jakarta, Waketum Golkar Fadel Muhammad mengungkap isi perjanjian damai KIH dan KMP di DPR, yaitu jatah 16 kursi wakil ketua alat kelengkapan dewan untuk PDIP cs. Namun PPP mengingatkan bahwa kesepakatan damai tersebut harusnya lebih dari itu.

Wasekjen PPP Syaifullah Tamliha mengingatkan bahwa partainya, sebelum menyeberang ke KIH, telah dijatah sejumlah kursi pimpinan alat kelengkapan dewan oleh KMP. Pemberian jatah itu, sesuai lobi PPP ke Golkar, masih berlaku meski partai berlambang kakbah itu tak lagi berada di KMP.

"Kesepakatan itu di antaranya ketua pimpinan badan anggaran dan ketua komisi V," beber Tamliha saat berbincang dengan detikcom, Minggu (9/11/2014).

Oleh karenanya, PPP meminta PDIP tak memutus sendiri kesepakatan damai dengan KMP. Sebab, seharusnya KIH mendapat jatah lebih dari 'sekadar' 16 wakil ketua, seperti yang disebutkan Fadel.

"Di dalam 'tata tertib' setiap lobi-lobi politik mesti dilaporkan dan diputuskan bersama," ujar Wakil Ketua DPR versi KIH ini.

Jika nanti akhirnya perjanjian damai tercapai, dan KIH mendapat jatah pimpinan komisi, PPP mengingatkan agar pengisi pimpinan komisi itu dibagi secara proporsional. "Di KIH kita juga minta proporsional," ujarnya. (trq)