detikNews - Jakarta - Pengguna kereta ekonomi jarak jauh mengeluh. Mulai Januari mendatang harga tiket naik. Alasannya PSO (Public Service Obligation) atau subsidi pemerintah dicabut dan dialihkan untuk pengguna commuter line. Tapi tetap saja, pemerintah dinilai harus tetap berpihak pada rakyat yang menggunakan kelas ekonomi.

"PSO (Public Service Obligation) adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh Negara akibat perbedaan harga pokok penjualan BUMN/swasta dengan harga atas produk/jasa tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah agar pelayanan produk/jasa tetap terjamin dan terjangkau oleh sebagian besar masyarakat," kata Ketua Paguyuban Pengguna dan Pelanggan KA Ekonomi Jarak Jauh dan Sedang, Stevanus Dwi dalam keterangannya, Jumat (19/12/2014).

Menurut Stevanus, semestinya pemerintah dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan kegiatan BUMN, sesuai UU yakni memberikan tugas layanan tak semata mengejar keuntungan.

"Maka agar masyarakat tetap mampu membeli produk tersebut, pemerintah memberikan PSO sebesar Rp. 50 ribu kepada masyarakat lewat BUMN yang ditunjuk agar masyarakat mampu membeli produk tersebut tanpa mengurangi margin dan keuntungan dari BUMN/Swasta," urai dia.

Kenaikan harga tiket kereta ekonomi ini cukup tinggi yakni 100 persen. Karenanya, pemerintah diminta bisa berlaku adil dan memperhatikan kepentingan pelayanan.