Jakarta (ANTARA News) - Kementerian Pertanian mengirimkan perwakilan untuk melakukan sosialisasi di Ponorogo terkait kesalahpahaman pemahaman distribusi traktor untuk Jawa Timur.
"Tim kami sudah ke Ponorogo untuk menjelaskan. Saya kira ada betulnya perlu sosialisasi untuk menjelaskan kalau traktor yang di Ponorogo itu untuk seluruh Jawa Timur," ujar Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Sumardjo Gatot Irianto di Jakarta, Minggu.
Gatot mengatakan terdapat kesalahpahaman petani mengenai pembagian traktor di Ponorogo dan hal tersebut perlu diluruskan agar masalah tersebut tidak berkepanjangan.
"Saya kira masalah ini sudah jelas ya sekarang, pembagian traktor di Ponorogo untuk seluruh Jawa Timur seperti yang di Sukoharjo itu untuk seluruh Jawa Tengah dan tidak ada masalah," kata dia.
Pengiriman mesin pertanian ke petani, ujar dia, memang harus dilakukan dengan cepat karena petani berkejaran dengan waktu, tetapi Kementan tetap harus melakukan proses administrasi untuk menghindari masalah yang mungkin muncul ke depan.
Adanya proses administrasi tersebut, menurut dia, membutuhkan waktu yang tidak sebentar sehingga penyerahan traktor tidak bisa dilakukan seketika.
Sementara Anggota DPR Komisi IV Daniel Johan mengatakan sudah mendapatkan klarifikasi dari Menteri Pertanian Amran Sulaiman terkait pendistribusian traktor tersebut dan ia mengapresiasi semangat Kementan untuk mempercepat proses distribusi alsintan ke petani.
"Saya mengapresiasi semangat Kementan mempercepat proses alat pertanian pada petani, apalagi setelah panen raya sudah musim tanam lagi agar kejadian seperti sebelum-sebelumnya alsintan datang sesudah masa tanam itu tidak terjadi lagi," kata Daniel.
Ia menilai permasalahan penarikan traktor hanya kesalahpahaman yang harus diluruskan.
Selain itu, ia menilai adanya hal ini dapat menjadi peringatan dini untuk mengevaluasi kinerja jajaran kementerian agar ke depan menjadi lebih baik.
Kementan telah menyerahkan tiga ribu traktor di Ponorogo untuk dibagikan ke seluruh Jawa Timur, yang pertama kontigensi, kedua APBN dan berikutnya APBN-P yang sedang dibahas.
Hingga saat ini sejumlah 30 ribu dari target 62 ribu traktor yang akan dibagikan kepada petani dengan nilai pengadaan masing-masing traktor sebesar Rp20 juta.
