Medan, (Analisa). DPRD Sumatera Utara melalui Komisi D dan B merekomendasikan penutupan proyek pembangunan PLTU Paluh Kurau oleh PT Mabar Elektrindo di Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deliserdang, sampai perusahaan asing tersebut menyelesaikan semua perizinan yang ada.
Rekomendasi tersebut disampaikan dalam rapat gabungan Komisi D dan Komisi B DPRD Sumut dengan PT Mabar Elektrindo, Dinas Pertambangan dan Energi, Dinas PSDA di DPRD Sumut, Senin (27/6).
Sekretaris Komisi D HM Nezar Djoeli mengatakan pihaknya meminta kepada pimpinan dewan dan aparat kepolisian agar menutup kegiatan sementara PT Mabar Elektrindo sampai semua proses perizinan yang disyaratkan Undang-Undang dipenuhi perusahaan.
Menurut politisi dari Fraksi Nasdem itu, perusahaan tidak memiliki izin amdal multifungsi yaitu amdal transmisi, amdal pengerukan dan amdal pelabuhan. "Amdal yang mereka miliki itu masih bercampur, ada amdal kabupaten, amdal provinsi, ini tidak disarankan undang-undang karena mereka membangun PLTU lebih dari seratus hektare," kata Nezar Djoeli.
Dia menambahkan, perusahaan juga belum memiliki rekomendasi reklamasi sungai dan rekomendasi pelabuhan dari Kementerian Perhubungan.
Rekomendasi penutupan kegiatan perusahaan disampaikan sejumlah anggota dewan seperti Wagirin Arman, Leonard Samosir dan Muhrid Nasution, Darwin Lubis dan Baskami Ginting.
Anggota dewan juga mempersoalkan izin pasir laut yang dipasok CV Amanah Jasa Utama karena izin yang dimiliki perusahaan baru keluar pada 5 Juni 2015. Sementara pasir sudah dipasok sejak tahun 2014. Perusahaan pemasok pasir juga dinilai menyalahi perizinan, karena izin yang dimiliki hanya 400 ribu meter kubik. Sementara dari hasil tinjauan Komisi D beberapa waktu lalu, kebutuhan pasir laut untuk kegiatan proyek mencapai 2 juta kubik.
Selain itu, Komisi D juga merekomendasikan agar Gubernur Sumut meninjau ulang Izin Usaha Pengadaan Listrik (IUPTL) karena banyaknya proses perizinan yang belum selesai. Begitu pula dengan PLN Wilayah I, diminta untuk meninjau ulang perjanjian kerjasama dalam menjual listrik atau Power Purchase Agreement/PPA.
“Kalau PPA ini sudah dilaksanakan, sudah tidak ada persoalan lagi. Mereka akan tetap jalan jual beli listrik, tidak peduli lagi dengan izin-izin,” ujarnya.
Darwin Lubis menegaskan, DPRD Sumut tidak anti investasi tetapi hendaknya investor mematuhi segala peraturan yang ada. Hal senada disampaikan Baskami Ginting. Dia meminta agar perusahaan yang tidak patuh diberi sanksi seperti menutup sementara perusahaan tersebut.
Edison Saragih salah satu direktur PT Mabar Elektrindo mengatakan, pihaknya sudah memenuhi sejumlah regulasi sebelum membangun proyek tersebut, seperti izin lingkungan PLTU, izin Kelayakan Lingkungan Hidup PLTU, dan izin LingkunganTerminal Khusus dari Bupati Deliserdang, serta Izin UKL UPL Terminal Khusus dari Bapedalda Deliserdang.
Kantoingi Izin
Selain itu perusahaan juga sudah mengantongi izin Kelayakan Lingkungan Hidup Transmisi dan Izin Lingkungan Transmisi SUTT dari Gubernur Sumut. Perusahaan pun sudah memiliki rekomendasi teknis pelaksanaan konstruksi pada sumber air dan rekomendasi teknis izin penggunaan dan pemanfaatan air permukaan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai.
Terkait rekomendasi Komisi D dan Komisi B, dia akan menyampaikannya ke pihak perusahaan untuk ditindaklanjuti. Namun dia berharap agar kegiatan perusahaan tidak ditutup mengingat akan banyak kerugian yang ditimbulkan. “Kami akan berupaya secepat mungkin agar izin-izin yang belum ada segera selesai,” ujarnya. (maf)
