Analisadaily (Medan) - Mantan Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Mabes Polri, Brigjen Pol (Purn) Victor Edison Simanjuntak mengatakan, korupsi sangat berkaitan dengan moral, sistem, ekonomi, politik dan hukum.
Oleh sebab itu menurutnya, korupsi tidak bisa dilawan sendirian atau dari satu sudut saja. Melainkan dengan tindakan masif dari berbagai sudut.
"Korupsi tidak bisa dilawan hanya dari satu sudut saja. Korupsi mesti dihadapi secara bersama dengan seluruh potensi dan kekuatan yang dimiliki bangsa ini," kata Victor Edison Simanjuntak.
Menurut sosok yang disebut-sebut bakal menjadi calon gubernur Sumut ini, Indonesia sudah berupaya melakukan koreksi dengan mencanangkan reformasi demi mewujudkan masyarakat berkeadaban, berdasarkan Pancasila dengan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme menjadi salah satu agenda.
Bersamaan dengan itu, dia meminta semua pihak mengedepankan budaya hidup jujur, sederhana, tidak tamak, disiplin, menghargai waktu dan taat kepada peraturan.
"Dalam hal ini aspek keteladanan, terutama dari pemimpin menjadi unsur yang sangat penting," sebut pria yang punya semboyan 'Libas Korupsi' ini.
Katanya, setiap pemimpin institusi pemerintahan maupun organisasi harus membangun sistem dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi agar dapat efektif untuk mencegah peluang terjadinya korupsi.
Untuk mencapainya, lembaga pemerintah perlu melakukan langkah percepatan reformasi birokrasi termasuk di dalamnya reformasi pelayanan publik dan perizinan.
Pemimpin yang baik dalam memberantas korupsi juga harus membangun mekanisme kerja yang diarahkan menggunakan dukungan teknologi informasi atau sistem elektronik (e-government).
"Mulai dari pelayanan online, cash flow management system, pajak online, e-budgeting, e-purchasing system, e-catalog dan pemanfaatan whistleblowing system," ujarnya.
Menurutnya, pemimpin yang mempunyai komitmen yang tinggi terhadap pemberantasan korupsi akan membangkitkan semangat dan kemauan semua jajarannya untuk tidak melakukan tindakan korupsi, serta keberanian untuk mencegah atau menindak orang lain yang melakukan korupsi.
"Untuk itulah perlu dikembangkan karakter kepemimpinan yang kuat di seluruh organisasi terutama lembaga pemerintah, yaitu pemimpin yang berani, bertanggungjawab, jujur, tidak ada kepentingan sempit pribadi atau kelompok, dan hidup sederhana," jelas Victor dalam rilis yang diterima Analisadaily.com, Minggu (18/9).
Victor merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 1985. Dia memulai karier di kepolisian sebagai Kapolsek Parengan Tuban tahun 1985, lalu kapolsek di Jatirogo, Tuban, Baureno, Bajonegoro, dan di Batu, Malang. Setelah itu Victor menjadi Kanit Vice Control Bareskrim Polri tahun 1995, sebelum menjadi Kapolres di NTT yakni di Ngada dan Kupang hingga tahun 2004.
Dari sana dia menjadi Karo Personil Papua tahun 2005-2008, Kabag Polsus Deputy Ops Polri tahun 2009, Kepala Pusat pendidikan Adm Polri tahun 2009-2012, Kabag Kerjasama Luar Negeri tahun 2012-2014, dan menjadi Dir Tipideksus Bareskrim tahun 2014-2015.
Selama berkarier, Victor banyak mengungkap kasus-kasus besar, beberapa di antaranya adalah penjualan kondensat milik negara di SKK Migas, penimbunan sapi, Pertamina Foundation hingga kasus Pelindo II.
