Analisadaily (Medan) - Aksi begal dan maraknya perampokan di Sumatera Utara khususnya Kota Medan harus segera diberantas. Sebab jika dibiarkan berlarut-larut, dapat mengganggu kegiatan investasi dan laju perekonomian.
Tingkat kriminalitas di Kota Medan sangat tinggi, bahkan kota ini disebut paling tak aman mengalahkan Jakarta, Surabaya, Bandung, Makassar, dan kota lainnya.
Anggota DPR RI, Effendi Simbolon mengatakan, selama ini Kota Medan, ibu kota Provinsi Sumatera Utara dikenal sebagai pusat perekonomian dan investasi Indonesia di luar Pulau Jawa.
"Kita harus mempertahankan prestasi itu, bahkan meningkatkannya, jangan sampai direbut kota-kota lain yang sedang berusaha mengembangkan iklim investasinya. Caranya, termasuk menekan kriminalitas untuk meningkatkan keamanan guna memikat investor," katanya, Rabu (11/10).
Pihak kepolisian mencatat, khususnya Kota Medan telah terjadi 77 kasus begal sepanjang Januari-September 2017, terdapat 62 kasus berhasil diungkap. Namun, kasus begal tetap terjadi, sebagaimana sepekan lalu tiga warga Medan kembali menjadi korban aksi begal.
Mereka adalah Wita Astuti (32 tahun) yang bekerja sebagai karyawan PT Ace Hardware, lalu seorang wiraswasta bernama Supriyanto (45 tahun), dan Lily (49 tahun) yang merupakan seorang guru SMA swasta Sutomo I.
Para begal seolah tidak jera meski Kapolda Sumut Irjen Pol Paulus Waterpauw sudah turun tangan menginstruksikan kepolisian di daerah ini untuk melakukan tindakan tegas terukur dalam memberantas para begal.
Hasilnya, tiga orang terduga pelaku perampokan dan pembegalan terhadap dua driver angkutan berbasis daring (online) ditembak mati karena melakukan perlawanan saat ditangkap. Namun, pembegalan tetap juga terjadi.
Karena itu juga Polda Sumut mengaktifkan kembali Tim Khusus Anti Begal untuk upaya pencegahaan dan pemberantasan tindak kriminal tersebut. Effendi Simbolon pun memuji kebijakan itu. Tetapi, kepolisian juga mesti mengejar penyebab aksi criminal itu.
Effendi Simbolon, yang juga digadang-gadang menjadi Gubernur Sumut ini menambahkan, polisi juga harus mengedepankan hukum dalam pemberantasan aksi begal.
"Proses hukum perlu ditegakkan dengan membawa terduga pelaku begal ke pengadilan, kecuali dia tertangkap tangan melakukan kejahatan dan mellawan petugas polisi yang hendak mengamankannya," tuturnya.
"Penegakan hukum sesuai prosedur dan berkeadilan jadi perhatian investor untuk berinvestasi, karena mereka butuh kepastian hukum dan jaminan keamanan dalam menjalan bisnis.”
Pengamat Hukum Sumatera Utara (Sumut) Redyanto Sidi SH, MH menjawab, ada 2 faktor penyebab dan sekaligus menjadi tugas bagi pihak kepolisian untuk menciptakan kembali rasa aman dan nyaman.
Dia mengemukakan, polisi harus meningkatkan kegiatan pemberantasan begal, sekaligus menekan peredaran narkoba dengan segera menangkap para bandar pengedarnya.
"Itu sebabnya kita sangat mendukung tindakan Kapolda yang mengaktifkan kembali Tim Anti Begal, dengan begitu Sumatera Utara kembali aman sehingga kegiatan perekonomian meningkat," Redyanto menandaskan.
