Sepuluh Fakta Tiongkok Sulit Jadi Negara Adidaya

TIONGKOK adalah se­buah ne­gara yang menakjubkan. Salah satu peradaban tertua yang terus berlanjut di Bumi ini. Kini Tiongkok sudah men­jelma seba­gai raksasa ekonomi du­nia dan siap mengguncang Ame­rika sebagai negara adidaya.

Tidak hanya ekonomi, militer Tiong­kok juga berkembang sangat pesat, bahkan manuver dari orang-orang Tiongkok sudah menarik per­ha­tian dunia. Banyak pihak memper­kirakan China akan menjadi negara adidaya selanjut­nya.

Tapi ternyata Tiongkok memi­liki ma­salah serius di dalam ne­gerinya sen­diri sehingga tidak mungkin akan menjadi negara adidaya dalam waktu dekat.

Berikut beberapa faktor Tiong­­kok akan sulit menjadi negara adidaya se­­perti dikutip dari laman list­ver­se.com :

1. Isu militer

Kendati Tiongkok telah meng­in­ves­tasikan anggaran ke dalam mili­ter­nya dalam jumlah besar dan masih te­rus menguatkan angkatan perang­nya, ternyata mereka masih berada di be­la­kang negara paling kuat militer­nya di dunia dalam hal peralatan dan pelatihan. Tiongkok butuh dana yang sangat besar untuk bisa menandingi kekuatan militer negara superpower.

Selain itu, korupsi di Tiongkok yang meluas dan isu pember­lakuan ken­dali kualitas akan menjadi peng­hambat kemajuan militer di masa de­pan serta monopoli di bidang industri pertahanan yang bisa merugikan Tiong­kok sehingga sulit untuk men­da­patkan teknologi terbaru.

Struktur organisasi di Tiongkok juga cacat, karena Tentara Pem­beba­san Rakyat lebih menguta­makan me­lindungi dan meles­tarikan anggota partai komunis dibanding melindungi masyar­akat umum.

Tiongkok juga kruang ber­penga­la­man perang pasca perang Vietnam tahun 1979. Kurangnya pengalaman itu­lah yang menye­babkan Tiongkok sulit untuk di­sejajarkan dengan Ame­rika, Inggris dan Rusia.

2. Reformasi

Dalam sistem ekonomi dan politik yang sekarang dianut oleh Tiongkok, membuat negara itu sulit untuk me­ma­jukan keduanya secara bersama-sama, dalam hal ekonomi China me­nga­nut sistem pasar bebas sementara sis­tem politiknya adalah sebagai ne­gara sosialis.

Akibatnya tantangan yang harus mereka hadapi sangat besar untuk menjaga perekonomian mereka tetap bebas dan kompetitif secara global agar menghasilkan pendapatan ne­gara dan mem­perbaikinya secara me­nye­luruh dan juga bisa mempertahan­kan negara sosialis di dalam negeri.

Keadaan ini dapat mengaki­batkan visi yang membingungkan tentang masa depan warga Tiongkok. Ketika ka­langan menengah tumbuh dan me­ningkat kekayaannya, struktur kelas juga harus menjadi lebih jelas, dan keadaan itu bertentangan dengan so­sialisme. Ekonomi pasar bebas yang sehat diyakini mampu memper­ta­han­kan dirinya dalam jangka pan­jang se­cara luas jika bebas dari intervensi pe­merintah serta mampu bersaing se­cara global. Hal ini menjadi tantangan besar bagi negara yang memp­unyai satu partai.

3. Ketegangan regional

Di Tiongkok ada daerah yang me­nuntut otonomi lebih seperti Hong­kong dan Tibet, hal ini menyebabkan konsentrasi negara sedikit terpecah.

Satu sisi peme­rintah harus bisa mem­buat stabil di perbatasan daerah-daerah tersebut, pada sisi lain mereka punya agenda besar di dunia global agar ambisi bisa tercapai, namun ke­dua­nya mem­butuhkan konsentrasi yang sangat besar, dan keadaan itu me­maksa negara untuk mengabaikan satu sisi dan menguatkan sisi yang lain.

4. Tuntutan kenaikan gaji

Sementara kalangan mene­ngah di Tiongkok sudah mem­bludak, eks­pek­tasipun telah meningkat, dan bisa di­pas­tikan warga Tiongkok akan me­nuntut upah yang lebih tinggi, se­hingga pada akhirnya biaya produksi suatu barang akan meningkat.

Hal ini menjadi keresahan ter­sen­diri bagi pengusaha dan memaksanya untuk bisa menjual produknya lebih mahal. Di sisi lain kualitas produk menjadi persoalan tersendiri jika ha­rus dijual dengan harga mahal.

Maka bukan tidak mungkin pe­ngusaha akan mencari jalan­nya sen­diri, kemungkinan terbe­sar peru­sa­haan itu akan keluar dari Tiongkok de­ngan mencari negara yang lebih m­urah, seperti Bangladesh dan Vietnam untuk memproduksi barang mereka.

5. Distribusi kekayaan

Kendati Tiongkok sangat menge­san­kan selama bertahun-tahun, na­mun sebagian besar penduduknya ternyata masih be­rada di bawah garis kemiskinan.

Sejak awal 1980-an, jutaan orang Tiongkok telah melihat standar kehi­du­pan mereka me­ningkat secara dra­matis, bahkan pada saat ekonomi berkembang ada jutaan warga yang hidup tanpa listrik dan air minum yang me­madai.

Hal ini jelas membuat negara tak bisa abai dalam penanganan masalah tersebut. Karena pena­nganan masalah tentang pen­duduk ini tak bisa dila­ku­kan de­ngan waktu singkat maka Tiong­­kok akan kesulitan menseja­jar­kan populasinya dengan populasi ne­gara maju lain dalam standar ke­hidu­pan dan kekayaan dalam waktu dekat.

6. Berpenduduk paling banyak

Terhitung September 2017, po­pulasi Tiongkok mencapai labih 1,3 miliar orang. Hal ini membutuhkan sum­ber daya alam yang sangat besar apalagi jika standar hidup semakin me­ningkat tentu kebutuhan akan sum­ber daya alam ini menjadi persoa­lan yang serius.

Walau berbagai cara telah dilaku­kan untuk menekan popu­lasi agar tak se­makin meledak seperti kebijakan "satu anak" namun tetap saja hal ini tidak akan menyusutkan populasi secara drastis. Tampaknya Tiongkok akan se­ma­kin bergantung kepada sum­ber daya alam asing untuk meme­nuhi ke­­butuhannya.

7. Emigrasi

Pada poin sebelumnya kita telah membahas populasi di Tiongkok yang mengalami le­dakan, hal ini membuat sebagian warga Tiongkok berinisiatif pergi meninggalkan Tiongkok, ka­re­na ada sebuah laporan akhir-akhir ini yang menyatakan 50 persen pen­du­duk kaya Tiongkok mem­pertim­bang­k­an hijrah ke AS, Australia dan Kanada.

Sebenarnya soal kepindahan war­ganya ke luar negeri itu tidak menjadi masalah karena populasi mereka yang sangat padat, tapi yang menjadi ma­salah adalah yang pindah ke luar ne­geri adalah orang-orang kaya yang punya modal, jika mereka pergi bisa di­pastikan mereka juga akan mem­bawa kekayaannya, dan ini bisa mem­beratkan ekonomi Tiongkok, meng­hilangkan apa yang disebut peng­he­matan keka­yaan dan juga hilangnya penda­patan pajak dan investasi di dalam negara mereka.

8. Badan Usaha

Milik Negara (BUMN)

Kendati pertumbuhan ekono­mi di Tiongkok sangat pesat, namun sebagian besar ekonomi­nya dimiliki negara, ada sekitar 30 persen dari total aset yang mereka miliki masih dikendalikan oleh negara, ini meliputi sektor industri dan jasa.

Hal ini akan sangat rentan dengan korupsi dan inefisiensi, dan juga bisa menjadi subsidi untuk digunakan menopang bisnis yang mungkin tidak bisa bersaing.

Dengan persaingan dalam hal ino­vasi menjadi penting untuk menjaga relevansi dalam eko­nomi yang ber­basis pada pengeta­huan yang semakin berteknologi ting­gi. Sekitar 50 persen dari total in­dustri Tiongkok diken­dalikan negara.

9. Polusi

Bukan rahasia lagi jika Tiong­kok memiliki masalah polusi yang serius. Masalah ini mulai timbul sejak peng­ga­lakan industriali­sasi yang pesat pada tahun 1950-an. Bahkan ilmu­wan kesehatan mem­perkirakan Tiong­kok telah mencapai titik yang mem­bahaya­­kan terkait polusi ini sehingga bisa menghilangkan sekitar 1,6 juta jiwa manusia per tahun.

Tak seperti negara lain yang meng­ala­mi penundaan dalam memulai pro­duksi karena terken­dala peraturan atau­­pun peraturan lingkungan, Tiong­kok dengan cepatnya memba­ngun pabrik-pabrik tanpa mem­per­dulikan konse­kuensi terhadap ling­kungan jangka panjang. Dengan udara me­ngan­­dung polusi yang sangat serius tentu kesehatan ma­syarakat yang men­jadi taru­han­nya, dan jika pemerintah ingin meng­hilang­kan atau mengurangi polusi ini tentu itu akan sangat berat dan bahkan bisa men­jadi langkah kemun­duran.

10. Demografi

Demografi Tiongkok dikenali lewat populasi yang besar dengan prop­orsi remaja dan kanak-kanak yang relatif sedikit, akibat dari kebi­jakan satu anak yang diten­tukan pe­merintah Republik Rak­yat Tiongkok.

Kebijakan-kebijakan ke­pen­du­dukan diterapkan di Tiongkok sejak tahun 1979 telah membantu men­ce­gah beberapa juta kela­hiran.

Setelah kebijakan satu anak secara resmi dicabut tahun 2016, banyak pa­sa­ngan suami istri kini hanya ingin me­­miliki satu anaka atau tidak beren­cana menambah anak. Menurut PBB, Tiong­kok kemungkinan akan memi­liki sedikitnya 44 persen pen­duduk­nya usia pensiun tahun 2050. (listvs/es)

()

Baca Juga

Rekomendasi