Oleh: Karmel Simatupang

smenjak berakhirnya Perang Dunia II, sekutu pimpinan Amerika Seri­kat (AS) giat mempromosikan globalisasi, demokrasi, dan perdamaian dunia. AS yang tampil sebagai negara superpower secara ekonomi, politik dan militer, ber­keyakinan bahwa dengan kerja sama internasional di berbagai bidang, terutama ekonomi, akan mampu mencegah perang dunia. Namun, sejak kemenangan Donald Trump sebagai Presiden ke-45 AS, disusul keluarnya Inggris dari Uni Eropa (Brexit), AS cenderung mengarah pada proteksionisme. Menariknya, Tiongkok justru giat promosikan globalisasi inklusif.

Memang tidak ada negara lain yang bisa melarang AS terhadap setiap kebi­jakan dalam negerinya karena itu sesuai kepentingan nasional dan kedaulatan negaranya. Namun dunia tampak sa­ngat khawatir, proteksio­nisme Trump akan berdampak terha­dap ke­macetan perdagangan interna­sional yang selama ini telah saling ber­hubu­ngan. Mengingat ekonomi AS masih salah satu kekuatan terbesar pasar ekonomi dunia, tentu kebijakan pro­teksionisme ini juga berdampak secara global.

Adalah defisit perdagangan dalam empat dekade terakhir menjadi alasan utama Pemerintahan Trump mempro­teksi dan menarik diri dari perdagangan bebas yang dibangun pendahulunya. Oleh karena itu, Trump ingin me­ngembalikan kejayaan AS dengan mem­bentengi negeri dari produk-produk asing, sebaliknya memakai pro­duk dalam negeri dan memperkerjakan rakyat AS sesuai kebijakan mengu­tamakan AS “American First”.

Lebih jauh, AS dibawah Trump juga sudah keluar dari pakta perdagangan Kemitraan Trans-Pasifik (TPP), serta mengevaluasi ulang kesepakatan perdagangan bebas Amerika Utara (NAFTA). Mengenakan tarif tinggi terhadap produk-produk yang berasal dari Eropa dan Asia khususnya Tiong­kok dan Jepang. Trump merasa AS ‘di­curangi’ sebab komoditi asing mera­jalela dalam pasar negeri Paman Sam itu, akibat tidak kompetitipnya komo­diti AS. Karena itulah Donal Trump telah memerintahkan pemerik­saan de­tail kebijakan mitra dagangnya, produk per produk, negara per negara, yang menyebabkan produk AS tak bisa bersaing, (Kompas, 4/4/2017).

Administrasi Trump menyadari, bahwa globalisasi dan perdagangan bebas yang digalakkan pemerintahan AS selama beberapa dekade justru adalah salah satu penyebab kemun­duran ekonomi AS. Pemerintahan Trump mengklaim, globalisasi lebih banyak mudaratnya ketimbang man­faat yang di dapat bagi perekonomian AS. Dengan kata lain, globalisasi menurut Trump seperti logika teori “zero sum game” yang satu mendapat manfaat, pihak lain tidak. Padahal, perdagangan, sebetulnya jelas berman­faat bagi kedua belah pihak.

Gejolak krisis finansial Tahun 2008 di AS dan berlanjut Ta­hun 2011 di Eropa yang masih terasa hingga seka­rang menjadi pelajaran penting bagi AS, bagaimana para elit mapan me­ngacaukan ekonomi AS. Kesenja­ngan ekonomi masih cukup melebar di AS, sebagai akibat kebijakan kapitalisme pasar bebas. Itu sebabnya, Trump dikenal juga menolak kema­panan para elit, politisi dan pejabat. Sebaliknya, Trump seolah ingin mengangkat eko­nomi kelas bawah. Hal itu pula yang me­lambungkan popu­lisme Trump hingga memenangi Pilpres AS, karena dianggap sebagai penyambung lidah rakyat yang selama ini merasa dihem­pas oleh arus globalisasi.

Meski dunia belum mengetahui sejauh mana tindakan proteksionisme Trump, negara-negara berkembang Asia termasuk Indonesia, pasti terhambat aktivitas perdagangan internasionalnya, sebab Amerika masih menjadi tujuan utama ekspor sejumlah komoditi Indonesia. Selain itu, secara tidak langsung, jika produk-produk Tiongkok dibatasi ke AS, ekspor Indonesia ke Tiongkok juga akan ikut melambat, sebab Tiongkok adalah tujuan kedua paling besar ekspor utama Indonesia.

Ditengah kegalauan akan seperti apa masa depan ekonomi global diba­wah Amerika dan Negara Barat lain­nya, Tiongkok justru semakin mem­pro­mosikan perdagangan interna­sional dan membuka diri terhadap kerjasama ekonomi regional dan global. Kita me­lihat fenomena global saat ini ibaratnya AS dan Tiongkok, seperti tukar posisi. Pertumbuhan fantastis ekonomi Tiong­kok hingga sekarang oleh banyak pakar memprediksi akan segera meng­ganti­kan AS dalam percaturan ekono­mi global.

Sebelum Tiongkok menyuarakan komitmen untuk globalisasi seperti saat ini, sebenarnya Tiongkok juga pernah dikenal melakukan proteksionisme pasar di era 1990-an. Namun, seiring pertumbuhan ekonomi Tiongkok dalam 3 dekade terakhir, tentu sangat membutuhkan perluasan pasar dari limpahan produksi industri-industri­nya. Singkatnya, Tiongkok memer­lukan globalisasi baru untuk mewu­judkan mimpi Tiongkok “The Chinese Dream”: Tiongkok yang kuat, secara ekonomi, politik, diplomasi, ilmu pengetahuan dan militer, Tiong­kok yang sejahtera dan bahagia, sebagaimana dicetuskan oleh Presiden Xi Jinping, sejak terpilih sebagai Presiden Tiongkok 13 Maret 2013 lalu.

Globalisasi baru

Salah satu proyek agresif Tiongkok dalam menjalin kerjasama globalnya diwujudkan melalui inisatif forum satu sabuk satu jalan “One Belt One Road (OBOR) atau Belt Road Initiative (BRI)” yang mengajak hampir 100 ne­gara, untuk ikut berpartisipasi, Beijing, 14-15 Mei 2017. Proyek ambi­sius ‘Jalur Sutra abad 21’ ini, bertujuan mendorong pembangunan infrasruktur jalur perdagangan Tiong­kok kuno dari Asia ke Eropa, ditambah Afrika mela­lui darat dan laut. Seiring dengan itu, Tiongkok juga membangun The Asian Infrastructure Investment Bank ­(AIIB),­ dengan investasi menca­pai 4 tri­liun dollar AS (Kompas, 15/5/2017).

Ide besar Tiongkok ini ibarat angin segar baru di tengah gencarnya kebijakan proteksionisme dari AS dan sebagian negara Barat saat ini. OBOR dan AIIB ini akan memperkuat kerjasama dan konektivitas di berbagai bidang, mencakup aspek sosial, ekonomi dan budaya. Tentu saja juga akan memperkuat pengaruh Tiongkok di berbagai kawasan akibat kucuran pendanaan infrastruktur massif terse­but. Dengan demikian, Tiongkok jelas ingin menunjukkan komitmennya pada dunia untuk memimpin globalisasi dan perdagangan bebas.

Meskipun, beberapa Negara tidak menyambut baik proyek besar ini se­perti India dan sebagian negara Ero­pa, namun harus diakui bahwa Tiong­kok di bawah Xi Jinping telah berubah men­jadi aktor utama globa­lisasi saat ini. Seperti globalisasi tua dan glo­balisasi baru tersebut, dampak negatif dan positif akan selalu berjalan beriri­ngan. Yang menjadi pelajaran penting ada­lah bagaimana suatu negara dapat memanfaatkan kesem­patan menjadi peluang besar membangun ekonomi dalam negeri, sama seperti Tiongkok memanfaatkan globalisasi selama ini.

Mengutip ajakan Presiden Joko Wi­dodo menyikapi bayang-bayang pro­teksionisme dan globalisasi baru ini, Indonesia penting untuk tetap optimis mengejar kepentingan nasio­nal­nya, bahwa masa depan kemak­muran dunia adalah Asia. Dengan proteksionisme, Indo­nesia misalnya, begitu penting meng­­hidupkan kerja­sama perdaga­ngan regional seperti ASEAN dan meng­galang kerjasama dagang bilateral lainnya. Disamping itu, sangat perlu terus memperkuat daya saing nasional agar bertumbuh sejajar dan berdaya saing dalam setiap dinamika ekonomi global terkini. ***

Penulis adalah Staf Pengajar di FE UMI-Medan, Alumnus Hubungan Internasional, Tunghai University, Taiwan