Banda Aceh, (Analisa). Capaian keberhasilan ketahanan pangan Aceh di sektor peternakan, terutama daging, telur dan susu hingga saat ini masih sangat rendah, sehingga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat harus dipasok dari luar daerah.
Komoditas telur misalnya, sekitar 84 persen sampai saat ini masih harus didatangkan dari luar Aceh karena kemampuan produksi di Aceh hanya mencapai 16 persen. Produksi telur pada tahun 2015 berjumlah 2.204.474 butir, sedangkan kebutuhannya 31.775.100 butir, sehingga terjadi defisit 29.570.626 butir.
Hal itu diungkapkan Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah pada Rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Aceh tahun 2018 di Hotel Hermes Palace Banda Aceh, Senin (26/11).
“Ini perlu kita jadikan perhatian bersama. Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Aceh dan Kabupaten/Kota yang hadir pada pertemuan ini, diharapkan dapat berkontribusi guna memikirkan masalah produksi telur agar Aceh ke depan mampu berswasembada,” terangnya.
Dijelaskan, pertanian merupakan sektor yang memiliki kontribusi terbesar dalam struktur perekonomian Aceh. Dengan rata-rata peningkatan sebesar 3,11 persen dari 25,42 persen tahun 2012 menjadi 29,41 persen tahun 2016, membuktikan sektor rill ini memberi daya ungkit yang besar dalam perekonomian Aceh.
Aceh merupakan salah satu lumbung pangan nasional yang hampir setiap tahunnya mengalami surplus padi. Demikian pula halnya dengan produksi perikanan yang terus meningkat. Dalam kurun waktu 2012-2016 produksi perikanan Aceh mencapai 187.402 ton di tahun 2012 dan meningkat menjadi 266.882 ton pada tahun 2016.
Nova Iriansyah juga meminta semua pihak, baik pemerintahan, akademisi hingga petani bersinergi untuk mewujudkan kedaulatan dan ketahanan pangan di Aceh. “Jika negara punya kebijakan, perguruan tinggi punya teori, tentunya petani punya praktik kontekstual. Saat semuanya diramu secara baik, dengan cepat kita menjadi daerah dengan ketahanan pangan yang baik,” katanya.
Lewat forum ketahanan pangan, Nova meminta agar persoalan akses pangan bisa dibahas, sehingga persoalan diskriminasi pangan yang disebut melanggar hak asasi dapat diatasi dan Aceh bisa mandiri pangan secara berkelanjutan.
Belajar
Untuk mewujudkan kemandirian pangan, Dinas Pangan serta Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh diharapkan belajar ketahanan pangan dari salah satu negara Afrika Timur, Ethiopia. Negara yang 20 tahun lalu menderita kelaparan parah itu, saat ini menjadi negara dengan ketahanan pangan terbaik ke-15 dunia, jauh meninggalkan Indonesia yang peringkatnya di atas 20.
Ethiopia, kata Nova, bisa menjadi rujukan pembelajaran untuk menjadikan Aceh sebagai daerah yang mandiri pangan dan berkelanjutan di tahun 2022. “Melalui pertemuan ini diharapkan kita dapat menyusun program yang terencana dan terukur sehingga potensi rawan pangan di Aceh dapat kita hindari sejak dini,” harapnya.
Untuk memastikan kemudahan akses pangan, terutama bagi penduduk yang berada di wilayah rentan rawan pangan, Pemerintah Aceh telah menyediakan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) setiap tahunnya, bantuan pangan kepada kelompok rentan serta kegiatan operasi pasar yang dilaksanakan secara rutin.
Keberadaan pasar atau sarana pemasaran yang semakin banyak juga merupakan faktor yang akan memudahkan akses masyarakat terhadap pangan. Ketidakseimbangan antara kebutuhan pangan oleh tubuh dan konsumsi pangan oleh individu akan berdampak pada status gizi dan kesehatan seseorang.
Kepala Dinas Pangan Aceh, Ilyas mengatakan, Rakor Ketahanan Pangan diikuti 120 orang terdiri atas bupati/wali kota se Aceh, anggota dewan ketahanan pangan, Pokja Ahli dan Pokja Teknis Ketahanan Pangan dan Kepala Dinas yang menangani ketahanan pangan se Aceh.
Dalam pembukaan Rakor tersebut, Plt Gubernur Aceh memberikan penghargaan Adi Karya Pangan Nanggroe 2018 kepada pelaku dan pembina pangan di Aceh. Mereka yang mendapatkan penghargaan itu diberikan uang pembinaan sebesar Rp5 juta.
Mereka yang mendapatkan penghargaan itu adalah Siswanto asal Aceh Tengah, pelopor ketahanan pangan (pengembangan tanaman apel di kampung Despot Linge Aceh Tengah, dan Wahyu Hidayat dari Aceh Tengah sebagai pengembangan ternak sapi melalui sistem integrasi tanaman ternak.
Selanjutnya Salawati, pelaku pengolahan ikan segar menjadi keumamah, abon dan nugget asal Banda Aceh serta Yusnida, pengolah buat pala menjadi selai, keripik dan balsem pala di Aceh Selatan.
Petugas penyuluh yang diberikan Adi Karya Pangan Nanggroe dan T.Baharuddin (Pidie), Sukarman (Aceh Tengah) dan M.Sulaiman (Aceh Besar), yang giat mengajak masyarakat untuk menanam kunyit dari aktivitas menanam ganja. (mhd)
