Analisadaily (Medan) - Rendahnya serapan anggaran tahun 2019 di Dinas Perikanan dan Kelautan (Diskanla) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) mendapat sorotan tajam dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) perdana. RDP antara Komisi B dengan Diskanla Sumut.

Sekretaris Komisi B DPRD Sumut dari fraksi PKS, Ahmad Hadian menegaskan, pihaknya selaku anggota DPRD Sumut kecewa dengan kondisi ini.

“Apalagi anggaran yang berasal dari Dana Alokasi Khusus atau DAK tidak bisa dimanfaatkan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD),” katanya, Senin (4/11).

Diungkapkannya, dana harus kembali ke pusat. Ini menandakan kinerja Kadis Kelautan dan Perikanan masih belum optimal.

“Ke depan harus ada terobosan-terobosan positif dan antisipasi yang dilakukan oleh Kadis untuk mencegah hal ini terulang,” ujar Hadian di hadapan Kadis Perikanan dan Kelautan Sumut, Mulyadi Simatupang.

Saat anggota dewan bertanya tentang kendala-kendalanya, Kadis menyampaikan salah satunya keterbatasan SDM di lingkungan OPD yang dipimpinnya.

Spontan Sekretaris Komisi B yang juga Sekretaris Fraksi PKS DPRD Sumut, yang akrab disapa Kang Hadian ini merespons agar Kadis menerapkan prinsip Right Man on The Right Place. Tempatkan orang yang tepat di tempat yang tepat sesuai disiplin ilmu dan keahliannya.

“Setiap tahun Sumut itu mengirim putra-putra terbaiknya untuk belajar ilmu perikanan dan kelautan. Ada yang ke STP Jakarta, Sidoarjo dan lain-lain. Kenapa para lulusannya tidak dimanfaatkan,” ucapnya.

“Banyak Sarjana Perikanan malah ditempatkan di bidang yang tidak sesuai dengan ijazahnya. Ini sudah rahasia umum, di mana-mana terjadi di dalam birokrasi kita. Ini kebiasaan yang tidak baik dan jangan diteruskan,” tegasnya.