Analisadaily (Medan) - Sistem Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 banyak mendapat sorotan dari berbagai pihak, salah satunya datang dari KNPI Sumatera Utara (Sumut).
Ketua DPD KNPI Sumut, Samsir Pohan mengatakan, sistem Pemilu 2024 harus diuubah untuk hasil demokrasi yang lebih baik.
"Ada beberapa hal yang harus diubah, termasuk sistem penetapan kursi harus dikembalikan berdasarkan nomor urut," kata Samsir, Kamis (7/11).
Alasannya, menurut Samsir, agar proses kaderisasi di partai politik berjalan dengan baik, sehingga setiap partai mampu melahirkan kader yang berkualitas dan mumpuni.
"Yang terjadi selama ini, kalau punya modal uang yang cukup, bisa langsung masuk partai dan caleg. Ini sangat berbahaya bagi proses kaderisasi di partai politik dan demokrasi," beber Wakil Ketua Partai Golkar Sumut itu.
Kemudian sistem proporsional terbuka juga harus diubah menjadi sistem distrik murni. Hal ini untuk menghindari tingginya biaya yang harus dikeluarkan setiap caleg dalam kontestasi Pemilu.
"Ini penting, agar setiap anggota DPR terpilih tidak terjebak menyalahgunakan kewenangan dan berujung melakukan tindakan korupsi," sebutnya.
Samsir pesimis demokrasi dan partai politik akan menjadi lebih baik jika masih menggunakan sistem suara terbanyak, dan sistem hitung Sainte Lague.
"Saya sudah pernah mendiskusikan ini dengan Ahmad Doli Kurnia Tanjung yang saat ini menjabat Ketua Komisi II DPR RI. Hal ini akan terus kami dorong," Samsir menandaskan.
