Analisadaily (Jakarta) - Tindak lanjut upaya percepatan pembangunan kawasan Danau Toba kembali dibahas dalam Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Kawasan Pariwisata Danau Toba. Rapat dipimpin Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, dan Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi, di Jakarta.
Dalam rapat koordinasi tersebut, ada beberapa rencana dan rekomendasi yang dibahas untuk menunjang percepatan pembangunan kawasan wisata Danau Toba. Salah satunya yang dirancang Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT), yakni merampungkan pilot project bertema ‘Nomadic Tourism’ pada bulan April 2019 mendatang.
Nomadic Tourism merupakan konsep wisata temporer, baik dari segi akses atau amenitas (fasilitas pendukung). Konsep ini diharapkan mampu menjangkau destinasi-destinasi wisata alam di Indonesia, yang beberapa bagian merupakan kepulauan dengan akses susah dijangkau.
Edy Rahmayadi mengapresiasi rencana pembangunan pilot project di zona otorita yang dipresentasikan Direktur Utama BPODT, Arie Prasetyo. Untuk memastikan keberhasilan pilot project, Edy merencanakan pertemuan lanjutan yang lebih intens untuk mengkaji berbagai kemungkinan dan ide-ide tambahan yang memperkaya konsep nomadic tourism.
“Saya ingin mengingatkan, agar konsep ini juga mempertimbangan prinsip berkelanjutan. Artinya, kita jangan asal dan yang penting ada yang dibangun, tetapi juga kita pikirkan agar keberadaan konsep ini memberi nilai tambah dan memperkaya variasi wisata di Danau Toba,” kata Edy, ditulis Kamis (7/2).
Selain itu, hal penting lainnya menurut Edy, juga perlu untuk segera disiapkan adalah pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) lokal. “Jangan sampai jadi penonton saja mereka itu, tetapi juga ikut menikmati hasil dari keindahan alam Danau Toba. Ke depan, kita harapkan pekerjanya SDM lokal, jangan dari luar,” katanya.
Untuk menunjang SDM yang mumpuni di sektor wisata, Edy merencanakan akan melakukan pembahasan lanjutan terkait penambahan sekolah pariwisata melalui SMK. “Porsinya juga kita harapkan ke depan, SMK 70 persen dan SMA 30 persen,” tuturnya.
Menko Maritim Luhut Binsar sepakat dengan usulan Edy. Dirinya menyampaikan, hal tersebut juga telah menjadi perhatian Presiden Jokowi, yakni memperbanyak sekolah kejuruan wisata. Luhut juga sepakat agar BPODT mempertimbangkan hal-hal lain yang memberi nilai tambah dan memperkaya variasi wisata di Danau Toba.
“Jeli melihat potensi-potensi seperti apa yang bisa lagi dikembangkan. Seperti penyelenggaraan kegiatan besar berskala internasional. Tapi acaranya harus dikemas dengan keren, ya. Jangan kampungan. Kegiatan olahraga juga bagus di Danau Toba, sport tourism seperti Triatlon kompetisi rangkaian cabang olahraga renang, balap sepeda, lari,” jelasnya.
Luhut juga menyinggung masalah kebersihan dan kerusakan lingkungan yang diamatinya saat terakhir kali berkunjung ke Danau Toba dalam rangka Rakor Pembahasan Isu Lingkungan di Kawasan Danau Toba, bulan lalu.
“Kotoran ternak dan kerambah-kerambah yang merusak kelestarian Danau Toba, saya kira harus ada tindak-tindak administratif pada mereka,” saran Luhut.
Sebelumnya, Direktur Utama BPODT Arie Prasetyo memaparkan hal-hal berkembang dalam upaya percepatan pembangunan kawasan Danau Toba termasuk rencana pembangunan pilot project nomadic tourism.
“Nomadic tourism ini semacam fasilitas akomodasi yang menargetkan generasi milenial. Kita berharap ini bisa menjadi branding dan image yang bagus untuk kawasan Sibisa dan Danau Toba secara keseluruhan. Dikemas ala anak muda, ada caravan area nantinya yakni akomodasi nomadic atau berpindah-pindah, ada tent area, amphiteather seperti panggung tari kecak di Bali, dan lainnya,” jelas Arie.
Pengembangan lahan perintisan atau pilot project nomadic tourism yang akan rampung pada bulan April 2019 mendatang ini diperkirakan akan membutuhkan pendanaan sebesar Rp 1.823.263.200.000, dan akan dilakukan secara bertahap.
Tahap pertama sebesar 30 persen atau sebesar Rp 546.978.960.000 dan tahap kedua Rp 1.276.284.240.000. Item yang akan dibangun, termasuk infrastruktur, fitur lansekap, kantor dan bangunan penunjang, serta fasilitas umum.
“Hal mendesak lainnya yang juga dibahas adalah pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) untuk BPODT, saat ini masih ada kelengkapan administrasi yang harus dilengkapi, kemudian akan direview oleh tim penilai PK BLU Kemenkeu dan selanjutnya diusulkan pada Menteri Keuangan,” ujar Arie.
