Analisadaily (Medan) - Dialog Publik yang digelar di Kampus 1 Unversitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) di Jalan IAIN/Jalan Sutomo Ujung diwarnai aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Aliansi Mahasiswa UIN Sumatera Utara Seru Aksi Tolak Ngabalin.

Dalam dialog publik dengan tema 'Wawasan Kebangsaan‎ Menuju Kedaulatan Maritim dan Daya Saing Bangsa Dalam Era Revolusi Industri 4.0' menghadirikan pembicara Tenaga Ahli Kantor Staf Kepresidenan, Ali Mochtar Ngabalin, Sekretaris Jendral Kominfo, Rosarita Niken Widiastuti, Rektor UINSU, Saidurrahman, dan Direktur Informasi, Komunikasi dan Maritim, Sep‎triana Tangkary.

Kericuhan terjadi saat Ngabalin‎ memberikan materi dialog sembari menunjukan video-video keberhasilan Presiden Joko Widodo. Sejumlah mahasiswa berdiri memprotes apayang disampaikan Ngabalin.

Koordinator Aksi, Bobby Harahap mengatakan, mereka menolak kedatangan Ali Mochtar Ngabalin. "Kami melakukan aksi penolakan beliau dari berbagai jurusan dan fakultas," katanya, Kamis (21/3).

Bobby menjelaskan, kampus harus menjaga independensiny. Sebab Ali Mochtar Ngabalin adalah bagian dari tim kampanye nasional 01. Jadi, mahasiswa menegaskan jangan sampai terjadi politisasi politik di kampus.

"Jadi saya sampaikan, siapa pun dari tim kampanye manapun tidak boleh datang ke kampus. Karena kampus adalah tempat mahasiswa untuk belajar.‎ Kampus tidak boleh dijadikan lahan politik praktis dan lahan-lahan kepentingan pribadi. Tim Sukses akan kami usir," jelasnya.

Bobby menilai, ‎kehadiran Ngabalin ada indikasi bermuatan politik yang dikemas dalam kegiatan dialog wawasan kebangsaan, yaitu industri 4.0. Di acara tersebut, wawasan kebangsaan yang diputar foto Jokowi.

"Sehingga suasana di dalam itu jadi ricuh. Jadi kita tadi melaksanakan aksi pada saat Ngabalin sedang berorasi yang menyampaikan materinya," ungkapnya.

Wakil Rektor 3 UINSU, Amroeni menyebut, dialog umum itu tidak ada unsur politisasi kampus, murni memberikan wawasan kebangsaan bagi mahasiswa UINSU.

‎"Pada hari ini kita mengadakan kegiatan dari Kominfo terkait masalah menghadapi revolusi industri. Kemudian ada menganggap politisasi kampus, ini perlu diluruskan. Dalam kegiatan ini, pada hakitatnya, tidak ada istilahnya politisasi," tambahnya.