"Kami beri masukan kepada Presiden bahwa perdamaian Aceh sudah berlalu 15 tahun, ada beberapa poin di MoU yang belum selesai. Kami harap pemerintah selesaikan semuanya supaya berjalan baik," ujar Malik Mahmud usai bertemu Jokowi di Istana Negara Jakarta, Kamis (13/2).

Turut hadir dalam pertemuan itu Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Dahlan Jamaluddin, Bupati Pidie Jaya, Aiyub Abbas, mantan Wakil Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, dan tokoh pejuang GAM, Darwis Jeunieb.

Menurut Malik setelah 15 tahun perjanjian Helsinki, arah pembangunan dan ekonomi Aceh dinilai belum berjalan maksimal. Karenanya, Malik didampingi tokoh pejuang GAM, Muzakir Manaf (Mualem) berharap naskah perjanjian antara pemerintah dengan GAM yang belum diselesaikan segera dituntaskan.

Kepada Presiden, Wali Nanggroe juga mengungkapkan persoalan lain dalam perjanjian yang belum selesai yakni terkait tanah yang dijanjikan untuk para kombatan. Kemudian soal perekonomian hingga investasi.

"Diantaranya masalah tanah yang dijanjikan pada kombatan, dan juga ada masalah Pemda yang belum selesai, masalah perekonomian yang belum lagi selesai. Ini yang harus saya minta supaya diperhatikan bersama bagaimana untuk selesaikan semuanya," jelasnya didampingi Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko.

"Masalah investasi juga. Karena kadang-kadang ada persepsi regulasi yang nggak sejalan dengan daerah dan pusat. Ini harus diselesaikan," sambung Malik.

Dalam pertemuan itu, Presiden Jokowi yang didampingi Kepala Staf Kantor Presiden (KSP), Ketua Wantimpres Wiranto dan anggota Wantimpres, Agung Laksono, menanggapi positif hal-hal yang disampaikan Wali Nanggroe. Karenanya Presiden langsung memberikan instruksi kepada Moeldoko untuk menyelesaikan persoalan ini.

"Responsnya bagus. Ini Pak Moeldoko ada di sini, saya dengar tadi diinstruksikan supaya kita pelajari, nanti kita akan duduk bersama, mungkin tiga bulan sekali untuk menyelesaikan apa yang harus diselesaikan," sebutnya.

Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, pada kesempatan tersebut mengatakan, dalam tiga bulan ke depan pihaknya akan melakukan koordinasi dengan tim Aceh untuk menemukan formulasi agar ada solusi terkait dengan harapan masyarakat Aceh.

Mewakili Presiden, Moeldoko juga menanggapi terkait pembangunan dan ekonomi Aceh yang belum signifikan setelah 15 tahun perjanjian Helsinki.

"Dalam 15 tahun inikan pembangunan Aceh juga tidak signifikan, dan masyarakat Aceh merasakan kurang adanya perubahan. Untuk itu kita akan koordinasi dengan tim yang ada di Aceh untuk membuat langkah-langkah," jelasnya.

(MHD/EAL)