Menurut dia, Musda itu tidak memiliki legalitas, karena Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar menganggap tidak sah dan menyalahi wewenang.

"Saya merujuk pada pernyataan Azis Syamsuddin yang dimandatkan DPP. Mustafa Raja yang menjadi pimpinan sidang dalam musda itu namanya tidak ada dalam mandat, itukan cacat," kata Riza dalam jumpa pers di Kantor Kosgoro 1957 Sumut, Jalan Sei Bagerpang, Medan, Minggu (1/3).

Ketika ditanya alasan mengapa Azis Syamsuddin tidak menghadiri musda tersebut, Riza mengatakan, sesuai jadwal yang dibuat panitia, musda itu tanggal 24-25 Februari, tanggal 23 pendaftaran terakhir.

“Malamnya ada rapat terbatas di DPP Golkar. Di situ diputuskan beberapa hal, termasuk ditugaskannya Azis Syamsuddin untuk mewakili ketua umum membuka musda,” terangnya.

Kemudian, lanjut Riza menceritakan, DPD Golkar Sumut diinstruksikan agar membuka kembali jadwal pendaftaran bakal calon ketua.

“Mestinya tanggal 24 itu Ijcek mendaftar sebagai calon ketua, namun nyatanya bukan pendaftaran yang dibuka, justru musda yang dibuka. Azis mau datang tanggal 25 untuk membuka. Namun sudah dibuka duluan," jelas Riza.

Mantan Sekretaris Umum DPD Partai Golkar Sumut ini mengaku pihaknya akan menunggu kebijakan DPP Partai Golkar.

"Kami menunggu kebijakan DPP Golkar untuk mengkonsolidasikan seluruh pengurus Golkar di Sumut karena kami yakin musda akan kembali digelar dalam waktu dekat," ungkapnya.

Riza yang didampingi Sekretaris Razoki Lubis, Bendahara Rahmah Purba, Wakil Ketua Bid. Kaderisasi Bahrumsyah, Wakil Ketua Bid. Wirausaha dan UKM Alex Pinem serta Ketua Barisan Muda Kosgoro, Arifin Ritonga menyebut pernyataan ini dikeluarkan sesuai rapat harian pengurus Kosgoro 1957 Sumut.

(EAL/CSP)