Analisadaily.com, Kisaran - video yang beredar di media sosial TikTok memuat pengakuan seorang pria yang mengaku bernama Andi Siswanto Sitorus, warga Asahan. Dalam video itu, ia menyampaikan permohonan keadilan kepada Presiden terkait pembayaran proyek pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Asahan dan Batubara.
Video berdurasi sekitar 2 menit 47 detik yang diunggah akun TikTok @andi_sitorus itu menyebut Andi sebagai mitra pembangunan KDKMP program Presiden di wilayah Kodim 0208/Asahan.
Ia mengklaim telah membangun sembilan lokasi dengan kesepakatan Rp1,1 miliar per lokasi, sehingga total nilai pekerjaan mencapai Rp9,9 miliar. Dari jumlah itu, menurut pengakuannya, baru dibayarkan Rp5,3 miliar, sementara sisa Rp4,6 miliar belum dibayarkan. "Sejak bulan Juli saya meminta kejelasan pelunasan untuk membayar pekerja dan material," kata Andi dalam video tersebut.
Selain soal pembayaran, Andi juga menyampaikan dugaan intimidasi terhadap dirinya dan rekan kerjanya. Ia mengklaim rumah dan kantornya didatangi anggota Kodim 0208/Asahan, sehingga keluarga dan rekan-rekannya merasa ketakutan.
Andi juga mengaku pernah diancam di dalam ruangan Dandim Asahan di depan para Danramil dan rekan-rekannya. Akibat kejadian itu, ia mengaku sudah tiga bulan tidak berani pulang ke rumah karena trauma. Ia juga menyebut orang tuanya sempat sakit karena ketakutan.
"Bapak Presiden, kami rakyat kecil mohon perlindungan atas kejadian ini, atas tekanan intimidasi kepada kami dan rekan-rekan. Hanya Bapak yang bisa membantu, Pak, hanya Bapak juga tempat kami mengadu," ujarnya.
Dalam video itu, Andi juga meminta agar sisa kekurangan pembayaran segera dilunasi dan dirinya serta rekan-rekannya mendapat perlindungan dari dugaan intimidasi tersebut.
Video tersebut menampilkan keterangan grafis di bagian bawah yang bertuliskan nama Letkol Inf Edy Syahputra, S.H., M.I.P. sebagai Komandan Kodim (Dandim) 0208/Asahan.
Menanggapi hal itu, pihak Kodim 0208/Asahan melalui Pasi Intel Kapten Inf Zulfiadi Panjaitan dan Pasiter Kapten Inf Togar Lumban Raja memberikan penjelasan berbeda yang siginifikan terkait video yang beredar. Menurut mereka, pekerjaan yang semula dipercayakan kepada Andi Siswanto Sitorus dan Guntara akhirnya dialihkan kepada pihak lain setelah dinilai tidak berjalan sesuai kesepakatan.
Pengalihan dilakukan menyusul tidak adanya perkembangan pekerjaan, meski pihak terkait telah beberapa kali melakukan pemanggilan dan memberikan kesempatan untuk menyelesaikannya.
Berdasarkan keterangan pihak Kodim, kerjasama pekerjaan tersebut mulai berjalan pada 13 November 2025. Namun dalam pelaksanaannya, pekerjaan tidak kunjung diselesaikan sesuai target yakni 92 hari.
Pihak Kodim mengaku telah melakukan pemanggilan pertama pada 14 Mei 2026. Karena belum ada tindak lanjut, pemanggilan kembali dilakukan pada Juni 2026. Sebelumnya, Andi dan rekannya, Guntara, juga telah diminta membuat surat pernyataan bermeterai yang berisi kesanggupan dan tanggungjawab untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan.
Namun hingga batas waktu yang diberikan, pekerjaan tersebut tetap belum menunjukkan penyelesaian sebagaimana diharapkan. Kondisi itu semakin rumit setelah muncul persoalan pembayaran kepada sejumlah pihak, termasuk tukang dan pemasok material. Bahkan, pihak pemodal dari Desa Serdang disebut turut mengeluhkan pembayaran yang belum diselesaikan. "Akhirnya, pada Juni 2026, pekerjaan tersebut dialihkan kepada pihak lain melalui perjanjian tertulis bermeterai," kata Kapten Inf Zulfiadi Panjaitan diruang kerjanya, Senin (9/11).
Dalam proses pengalihan itu, pembagian pekerjaan dilakukan dengan mempertimbangkan permintaan pihak pemodal dari Desa Serdang. Dari total delapan titik pekerjaan, tujuh titik ditangani pihak penerima pengalihan, sementara satu titik tetap dikerjakan pihak pemodal tersebut.
Kapten Inf Togar Lumban Raja menambahkan untuk memperjelas persoalan dana, pihak Kodim menunjukkan dokumen perhitungan progres pekerjaan di delapan desa dengan pagu Rp1,1 miliar per desa.
Dalam dokumen tersebut, progres nyata pekerjaan saat dialihkan tercatat bervariasi, mulai dari 43 persen hingga 80 persen. Rinciannya, Pangkalan Dodek Panjang 55 persen, Bagan Baru 80 persen, Padang Sari 52 persen, Sei Alim Ulu 43 persen, Rawang P. VI 75 persen, Panca Arga 58 persen, Serdang 55 persen, dan satu desa lainnya 72 persen.
"Jadi apa yang dibilang Andi Siswanto Sitorus dalam video itu hanya berdasarkan perhitungan dia sendiri, sementara perhitungan kami berdasarkan progres aplikasi dari agrinas jadi kami kelebihan bayar," ujar Kapten Inf Togar Lumban Raja.
Berdasarkan persentase tersebut, dana yang seharusnya dibayarkan sesuai progres dihitung sebesar Rp5,39 miliar. Sementara dana yang sudah dibayarkan tercatat sebesar Rp5,3 Miliar. Dengan demikian, terdapat selisih sebesar Rp90 juta yang menurut pihak Kodim masih perlu diklarifikasi oleh para pihak.
"Andi Siswanto Sitorus dan Guntara kita panggil untuk diminta keterangannya. Bukan untuk diintimidasi yang dikatakannya dalam video itu," ujarnya.
Dokumen itu juga mencantumkan catatan mengenai pemberian uang kepada Andi Siswanto. Pertama, uang sebesar Rp50 juta yang disebut diberikan melalui Sapta. Kedua, uang sebesar Rp50 juta yang disebut diberikan melalui Guntur Gunawan/Kades.
Dalam catatan dokumen tersebut juga tertulis total keseluruhan uang yang sudah diberikan Andi Siswanto terhadap pihak Kodim 0208/Asahan sejumlah Rp5,4 miliar. Pihak Kodim menyebut angka-angka tersebut masih perlu diperjelas dalam perhitungan lanjutan, agar tidak terjadi perbedaan persepsi mengenai dana yang sudah diterima dan dana yang sudah dibayarkan. "Disitu lah kami memanggil Andi dan Guntara ke kantor agar kita hitung ulang namun yang bersangkutan tidak mau dengan alasan takut diintimidasi padahal," ujarnya.
Kapten Inf Zulfiadi Panjaitan menegaskan, setelah pernyataan kedua dibuat dan pekerjaan tetap tidak berjalan, barulah dialihkan kepada pihak lain yang sanggup mengerjakannya dengan waktu yang sudah disepakati. "Kami sudah mempertemukan para pihak dengan pihak-pihak yang mengaku memiliki piutang, agar persoalan pembayaran dapat diselesaikan. Kenapa KDKMP itu sudah siap seratus persen baru ribut," tegasnya.
