Pergeseran anggaran sebesar 5 persen dari nilai kontrak tersebut turut berdampak pada mundurnya target penyelesaian pembangunan jembatan yang sebelumnya dijadwalkan rampung pada 31 Desember 2026. Saat ini, masa pelaksanaan pekerjaan sedang dalam proses perpanjangan hingga Juni 2027.

PPK Fauzan Azima membenarkan adanya pergeseran anggaran sebesar 5 persen dari nilai kontrak pembangunan Jembatan Aek Batahan. “Izin menjawab pak, nominal anggaran yang digeser sebesar 5 persen,” ujarnya.

Saat ditanya mengenai alasan pergeseran anggaran tersebut, Fauzan menjelaskan bahwa terdapat proyek lain yang membutuhkan prioritas pendanaan. “Alasan resmi terkait pergeseran anggaran, adanya prioritas pendanaan di proyek lain yang sangat membutuhkan,” jelasnya.

Namun, ketika dimintai penjelasan lebih lanjut mengenai proyek yang dimaksud, termasuk identitas dan lokasi pekerjaan penerima pergeseran anggaran, Fauzan belum bersedia mengungkapkannya. “Itu mungkin tidak bisa saya sampaikan,” jawabnya dalam konfirmasi pada Senin (9/11/2026).

Fauzan memperjelas bahwa persentase anggaran yang digeser dihitung berdasarkan nilai kontrak, bukan dari pagu anggaran tahun 2026.

Saat ditanya apakah 5 persen tersebut dihitung dari total nilai kontrak Rp82.687.342.000 atau pagu anggaran tahun berjalan, ia menegaskan bahwa dasar penghitungannya adalah nilai kontrak. “5% dari nilai kontrak,” ungkapnya.

Jika dihitung berdasarkan nilai kontrak tersebut, pergeseran 5 persen setara dengan sekitar Rp4,13 miliar. Angka ini merupakan hasil perhitungan matematis dan masih perlu dicocokkan dengan dokumen resmi pergeseran anggaran.

Meski terjadi pergeseran anggaran, Fauzan memastikan nilai kontrak pembangunan jembatan tidak mengalami perubahan. “Tidak adanya perubahan nilai kontrak, hanya perubahan masa pelaksanaan,” jelasnya.

Ia juga menyampaikan bahwa opname atau pemeriksaan kemajuan pekerjaan di lapangan telah dilakukan. Menurut Fauzan sebelumnya, proses perpanjangan masa pelaksanaan pekerjaan saat ini sedang berjalan hingga Juni 2027. Perpanjangan tersebut berkaitan dengan adanya pergeseran anggaran ke tahun berikutnya.

Ia bahkan menyebut pembangunan jembatan tersebut berpeluang selesai sesuai jadwal apabila anggaran tidak mengalami pergeseran. “Insyaallah selesai jika dananya tidak digeser ke 2027 pak,” ujarnya.

Pembangunan Jembatan Aek Batahan memiliki panjang sekitar 120 meter dengan nilai kontrak Rp82.687.342.000. Proyek tersebut dikerjakan PT Bahana Krida Nusantara dengan konsultan supervisi PT Gita Cipta Siagayasa.

Pembangunan yang bersumber dari APBN melalui skema Multi Years Contract (MYC) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) ini diharapkan dapat memperkuat konektivitas kawasan Pantai Barat Madina, termasuk akses menuju Pelabuhan Palimbungan.

Namun, adanya pergeseran anggaran sekitar Rp4,13 miliar untuk kebutuhan proyek lain memunculkan pertanyaan mengenai dasar penentuan prioritas pendanaan tersebut.

Terlebih, PPK telah mengungkapkan bahwa terdapat proyek lain yang membutuhkan anggaran, tetapi belum bersedia menyampaikan identitas proyek penerimanya. (RES)

(WITA)