Pernyataan itu disampaikan Saipullah saat menghadiri Kunjungan Kerja Daerah Pemilihan (Kunker Dapil) VII anggota DPRD Sumatera Utara di Aula Hotel D'San, Panyabungan, Rabu (8/7/2026).

Menurut Saipullah, proyek yang terdampak mencakup pembangunan dan perbaikan jalan, rehabilitasi sekolah, pembangunan jaringan irigasi, serta program di sektor pertanian. Seluruhnya telah masuk dalam perencanaan pemerintah daerah, namun tidak dapat direalisasikan setelah terjadi pemangkasan anggaran.

‎"Perencanaan yang semula kami sudah buat untuk pembangunan dalam rangka perbaikan jalan, sekolah, irigasi, juga pertanian, praktis dengan dipotongnya anggaran di 2025, semuanya terpaksa kami batalkan," kata Saipullah.

‎Ia menjelaskan, tekanan terhadap keuangan daerah juga bertambah seiring meningkatnya belanja pegawai setelah pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), baik penuh waktu maupun paruh waktu.

Kondisi fiskal, kata dia, semakin berat setelah bencana yang terjadi sepanjang 2025 merusak ribuan hektare lahan pertanian warga dan berbagai infrastruktur di Mandailing Natal. Di tengah kondisi tersebut, Saipullah menyoroti kebijakan penyaluran Transfer ke Daerah (TKD).

Menurut dia, dari alokasi dana yang dikembalikan pemerintah pusat kepada daerah di Sumatera Utara, Mandailing Natal tidak memperoleh bagian. ‎"Dari total dana yang dikembalikan untuk Sumatera Utara, Mandailing Natal satu rupiah pun tidak mendapat transfer itu," ujarnya.

Karena itu, Saipullah meminta anggota DPRD Sumatera Utara dari Daerah Pemilihan VII membawa persoalan tersebut kepada Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution.

Ia berharap Pemerintah Provinsi memberikan perhatian terhadap kondisi fiskal Madina, terutama untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur dasar.

‎Salah satu yang menjadi prioritas, menurut dia, adalah perbaikan ruas jalan provinsi yang menghubungkan Panyabungan dengan wilayah Pantai Barat. Jalur tersebut dinilai menjadi urat nadi mobilitas masyarakat sekaligus akses distribusi barang dan layanan publik.

‎Ketua DPRD Mandailing Natal Erwin Efendi Lubis menyampaikan pandangan serupa. ‎Ia mengatakan kerusakan jalan provinsi menuju Pantai Barat telah menghambat mobilitas masyarakat, termasuk memperlambat penyaluran bantuan ketika bencana terjadi.

Erwin juga menilai Mandailing Natal semestinya menjadi salah satu daerah yang diprioritaskan dalam penyaluran dukungan fiskal. Selain memiliki kebutuhan pembangunan yang besar akibat bencana, kabupaten ini dinilai memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan Provinsi Sumatera Utara.

‎"Padahal kalau kita gali potensi PAD dan potensi penyumbang pajak, Mandailing Natal termasuk rangking," kata Erwin.

Kunjungan kerja tersebut dihadiri seluruh anggota DPRD Sumatera Utara dari Dapil VII, yakni Rahmat Rayyan Nasution, Syahrul Ependi Siregar, Syamsul Qamar, Aswin Parinduri, Derliana Siregar, Muniruddin Ritonga, Roby Agusman Harahap, Abdul Rahim Siregar, Hermansyah Lubis, dan Tondi Rona Tua.

Pertemuan itu menjadi forum penyampaian aspirasi Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal terkait kondisi fiskal daerah serta kebutuhan dukungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terhadap pembangunan infrastruktur dan pemulihan pascabencana. (RES)

(WITA)