FGD berlangsung hangat, dipandu moderator Rizal Rudi Surya, Wakabid Pendidikan PWI Sumut, dan diikuti hampir seratus wartawan dari berbagi media serta organisasi pers, juga sejumlah Ketua PWI kabupaten/kota di Sumut.

FGD menghadirkan langsung Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafid, mantan jurnalis senior salah satu televisi swasta, serta Kepala Biro Hukum, Persidangan dan Hubungan Masyarakat Kementerian Koordinator Perekonomian RI, I Ketut Hadi Priatna.

Kegiatan yang digelar di Lantai 2 Gedung PWI Sumut di Jalan Adinegoro Nomor 4 Medan, Senin (2/3), juga dihadiri sejumlah organisasi pers, Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI), dan lainnya.

Ketua PWI Sumut, Hermansjah, dalam kesempatan itu mempertanyakan sikap pemerintah yang memberlakukan Omnibus Law Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Sebab, ada pasal dalam RUU Omnibus Law yang secara eksplisit memberi peluang pemerintah mengubah Undang-Undang dengan cukup menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP).

Pasal yang dinilai akan merenggut kebebasan pers, di antaranya Pasal 87 yang merevisi Pasal 11 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pasal tersebut mengatur terkait sanksi administratif bagi pers yang ketentuannya bakal diatur melalui Peraturan Pemerintah.

“Dalam sistem hukum kita tidak dapat menyejajarkan PP dengan UU yang derajatnya lebih tinggi,” ujar Hermansjah, seraya menyebut PP adalah peraturan teknis/operasional untuk melaksanakan UU.

Selain itu di dalam Pasal 11 soal penambahan modal asing, menurut Hermansjah, tidak ada urgensinya karena modal asing bisa masuk ke dalam pasar modal, diubah dimasukkan dalam klausul pemerintah pusat.

“Ini memunculkan pertanyaan,” ujarnya.

RUU Omnibus Law dikhawatirkannya akan mengancam kebebasan pers, dimana selama ini regulasi di bidang pers diatur dalam UU No 40 tahun 1999 tentang Pers atau UU Pers. Atas dasar itu, sebelumnya terjadi penolakan dari berbagai organisasi pers terhadap RUU Omnibus Law Cipta Kerja, dan mendesak pemerintah menarik RUU tersebut.

Kawal Kemerdekaan Pers

Ketua Komisi I DPR-RI, Meutya Hafid, dalam penjelasannya menyebutkan, pihaknya dari Fraksi Golkar DPR-RI seoptimal mungkin mengawal kemerdekaan pers sebagaimana tertuang dalam UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers.

“Adapun revisi beberapa pasal di RUU Omnibus Law Cipta Kerja terkait pers, hal itu lebih pada penguatan, bukan untuk melemahkan,” kata Meutya Hafid, anggota DPR-RI daerah pemilihan Sumut I.

Meutya mencontohkan revisi Pasal 18 ayat 1 UU Pers yang menaikkan besaran sanksi pelanggaran dari Rp 500 juta berubah menjadi Rp 2 miliar.

“Perubahan ini jangan dilihat dari besarannya, tapi dari semangat agar tidak melakukan pelanggaran. Kalau ada kasus pelanggaran, lebih kepada mengutamakan mediasi sebagaimana yang telah dilakukan Dewan Pers selama ini,” papar Meutya.

Kepala Biro Hukum, Persidangan dan Hubungan Masyarakat Kementerian Koordinator Perekonomian RI, I Ketut Hadi Priatna menjelaskan, pengajuan RUU Omnibus Law Cipta Kerja ke DPR-RI yang merevisi beberapa pasal dari 79 UU lebih kepada upaya memacu perekonomian Indonesia, agar tidak tertinggal dari negara lain seperti Vietnam dan negara-negara Indochina lainnya.

Dijelaskan I Ketut Hadi Priatna, semangat pengajuan RUU Omnibus Law Cipta Kerja adalah untuk mengantarkan Indonesia maju dari sisi ekonomi. Untuk mendukung investasi, ke depan formula pengurusan perizinan usaha seluruhnya melalui internet atau robot komputer.

“Tidak ada lagi pertemuan tatap muka yang menjurus adanya pungutan liar,” tutur I Ketut.

(HERS/RZD)