Dewan Pembina Cakradonya Community, Reza Fahlevi mengatakan, pihaknya sangat menyayangkan dengan kondisi prosedur penanganan kasus COVID-19 di Aceh.

Karenanya, Cakradonya Community menyampaikan beberapa masukan kepada pemerintah dan masyarakat Aceh untuk menahan laju penularan wabah Covid-19 di provinsi ujung paling barat Pulau Sumatera, setelah empat warganya dinyatakan positif terinfeksi COVID-19.

"Segera ambil langkah serius. Sebelum korban lebih banyak, Pemerintah Aceh bisa meniru kebijakan yang diterapkan di Wuhan oleh Pemerintah Provinsi Hubei, Tiongkok dalam memutus mata rantai penularan. Pemerintah Aceh harus segera menutup bandara yang menjadi celah penyebaran COVID-19," ujar Reza Fahlevi dalam pernyataannya, yang diterima Sabtu (28/3).

Kemudian Pemerintah Aceh perlu menyediakan pemeriksaan infeksi COVID-19 atau rapid test massal secara gratis bagi seluruh elemen masyarakat, serta menjamin ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD) yang cukup sesuai standar bagi tenaga kesehatan.

Sebagaimana terlihat, saat ini masih ada tenaga kesehatan di Aceh yang terpaksa mengenakan jas hujan dan APD darurat lainnya yang dibuat sendiri. Kemudian Pemerintah Aceh bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) harus mengawasi stabilitas harga bahan pokok dan alat medis secara rutin dan menindak tegas secara hukum terhadap oknum penimbun barang.

Saat ini masker dan hand sanitizer (cairan pembersih tangan antiseptik) sulit ditemukan di pasaran dan harganya sudah melambung tinggi.

"Ada oknum yang secara terang-terangan menjual kedua barang itu dengan harga mahal di media sosial yang bisa ditindak oleh aparatur hukum," tegas Reza.

Ketua Cakradonya Teuku Agusti Ramadhan menambahkan, sebaiknya juga disediakan wastafel portable dan bilik disinfektan di pusat-pusat keramaian yang ada di setiap kabupaten/kota untuk membendung laju virus corona COVID-19.

"Sebenarnya, Indonesia, khususnya Aceh bisa belajar dari pengalaman pemerintah Tiongkok dalam menghadapi COVID-19," ungkapnya.

Di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok, pemerintah setempat langsung melakukan lockdown (karantina wilayah) secara total provinsinya untuk menahan laju penularan virus. Pemerintah Aceh bisa mempertimbangkan opsi ini, setidaknya memberlakukan partial lockdown untuk seluruh Aceh.

Lockdown yang diterapkan oleh Pemerintah Hubei yakni dengan menutup semua akses transportasi massal dari, ke, dan di dalam Provinsi Hubei baik transportasi darat, sungai, dan udara. Semua perbatasan kota ditutup dan dijaga ketat oleh aparat.

"Selanjutnya, taksi mulai dihentikan dan kendaraan pribadi juga dilarang melintas di jalanan, kecuali kurir delivery order seperti Go Food atau Grab Food kalau di Indonesia," sebutnya.

Terakhir, lanjut Agus, Pemerintah Hubei benar-benar melarang mobilitas masyarakatnya dengan tegas. Apabila melanggar akan didenda sebesar 3 ribu yuan lebih, atau sekitar Rp 6-7 juta. Masyarakat Wuhan waktu itu hanya diperbolehkan untuk berbelanja melalui bantuan volunteer yang telah disediakan.

Sedangkan kebutuhan sayur mayur serta bahan makanan disuplai oleh pemerintah melalui relawan yang ada. Warga Wuhan juga diwajibkan untuk mengenakan masker dan bisa memesannya secara online dan gratis. Mereka cukup membayar ongkos kirim saja.

"Di samping itu, kesadaran warga Wuhan untuk mengisolasi diri di rumah patut diacungi jempol dan mereka juga benar-benar menjaga jarak ketika berpapasan dengan orang lain," sebutnya seraya menyebutkan, kondisi Wuhan saat ini sudah pulih.

Menurut Agus, semua pihak harus saling bekerja sama termasuk masyarakat Aceh untuk mengatasi penyebaran virus Corona. Masyarakat bisa mengurangi pergerakan virus corona jika berdiam diri di rumah masing-masing.

"Cakradonya juga siap membantu Pemerintah Aceh dalam penanganan wabah corona ini sesuai dengan kapasitas yang dimiliki," pesannya.

Sebagaimana diketahui, terdapat 63 mahasiswa Aceh yang masih aktif menempuh studi di Tiongkok dan tersebar di berbagai kota.

(MHD/RZD)