Anggota DPRD Sumatera Utara, Tuahman Purba menyebut, kondisi ini bisa terjadi karena pimpinan RSUD Sidikalang tidak mengerti masalah kesehatan.

"Ketika pimpinan rumah sakit yang bukan orang kesehatan atau minimal orang yang mengerti soal medis, ini bisa berdampak serius. Karena kesehatan itu cukup kompleks persoalannya," kata Tuahman kepada Analisadaily.com, Sabtu (11/4).

Tuahman yang merupakan Ketua Fraksi Nasdem DPRD Sumut mempertanyakan keputusan Bupati Dairi, Eddy Keleng Ate Berutu, yang menunjuk Charles Bantjin sebagai Plt. Direktur RSUD Sidikalang. Sebab yang bersangkutan merupakan sarjana pertambangan.

"Penunjukan pimpinan rumah sakit yang bukan orang kesehatan ini harus dipertanyakan. Saya sudah pernah ketemu dengan mereka dan mengatakan agar hal ini diperbaiki, namun sampai sekarang mereka belum perbaiki sampai ada masalah seperti ini. Ini akan jadi persoalan besar," sebutnya.

"Saya dengar juga kepala dinas kesehatannya bukan orang kesehatan. Bupati (Dairi) harus memikirkan kembali, sebab ini bisa jadi boomerang baginya karena saya yakin bupati tidak akan mampu menyelesaikan masalah kesehatan," imbau Tuahman.

Ketika ditanya mengenai kekhawatiran para medis di RSUD Sidikalang yang hingga kini belum diisolasi, Tuahman menyebut hal itu sangat beralasan karena mereka sempat kontak langsung dengan pasien positif Covid-19.

"Kenapa tidak diisolasi, karena ketidaktahuan pimpinan rumah sakit yang bukan orang kesehatan. Ketika pimpinan rumah sakit seorang dokter, dia pasti paham bagaimana cara mengantisipasi masalah yang saat ini sudah pandemi. Ini masalahnnya," ungkap Tuahmah yang juga berlatar belakang seorang dokter.

"Saya sangat menyayangkan kenapa hal ini masih terjadi. Kita di Sumut sudah getol untuk mengisolasi PDP, ODP, ini kok malah dibiarkan. Saya akan instruksikan kawan-kawan DPRD Dairi fraksi Nasdem agar memanggil mereka," tegasnya.

Tuahman juga menyesalkan dimutasinya seorang dokter di RSUD Sidikalang akibat mempertanyakan minimnya alat perlindungan diri (APD).

"Ini ada apa, hak seorang dokter bahkan semua petugas kesehatan rumah sakit untuk menanyakan APD untuk bekerja, jangan dimutasikan. Saat begini rumah sakit sangat butuh doker, ini kok malah dimutasi, kan lucu. Jika ini tidak bisa diperbaiki, kami akan sampaikan ke gubernur dan pihak terkait," tukasnya.

(EAL)