Permintaan itu disampaikan Ketua FPA, Sayed Alatas Sofyan, kepada Analisadaily.com, Kamis (14/5), sebagaimana dalam surat tertanggal 20 April 2020, Plt Gubernur Aceh meminta Menteri PUPR RI u.p Dirjen Bina Marga agar menunda tahapan persiapan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Binjai-Langsa dengan alasan pandemi Covid-19.

"Kita minta kepada Menteri PUPR untuk mengabaikan atau tidak merespon surat dari Plt Gubernur Aceh, karena surat yang ditujukan sama sekali tidak beralasan untuk menghentikan pembangunan jalan tol dimaksud," ujarnya.

Menurutnya, pandemi Covid-19 yang sedang melanda di Indonesia tidak dijadikan alasan untuk menunda salah satu pembangunan insfrastruktur nasional yang telah dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo yang menjadi bagian dari Jaringan Tol Trans-Sumatera.

Kemudian, penghentian pembangunan jalan tol Binjai-Langsa sama sekali tidak beralasan.Sebab, dalam hal ini Plt gubernur tidak bekerja sendiri, karena memiliki banyak Sumber Daya Manusia (SDM) untuk menjalankan tugas pemerintahan.

Lebih lanjut dikatakan, Sayed, jangan karena Covid-19 terhambat sejumlah tahapan pembangunan yang sudah ditetapkan di tahun ini. Apalagi pembangunan jalan tol bukan bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) tapi bersumber dari Penyertaan Modal Negara dan pinjaman perbankan.

Pemerintah Aceh harus bekerja profesional guna mewujudkan pembangunan yang merata untuk kepentingan masyarakat dan dapat bekerja sesuai dengan aturan protokol kesehatan,Pemerintah Aceh juga bisa berdiskusi secara online tanpa harus kontak fisik.

"Jadi, Covid-19 jangan dijadikan alasan," tandasnya.

(DIR/RZD)