Pada diskusi tersebut yang diikuti oleh puluhan partisipan dari berbagai kalangan dan daerah berlangsung hangat. Mengingat masalah ini adalah isu yang sedang menjadi buah bibir di kalangan masyarakat.

Narasumber dalam diskusi ini yaitu Dr. Taqwaddin Husin (Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh), Azhari Hasan SE, M.Si (Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh), Devi Riansyah, A.KS, M.Si (Sekretaris Dinas Sosial Aceh), dan Rizal Falevi Kirani (Ketua Komisi V DPR Aceh), yang dipandu moderator Ilyas Isti ST.

Taqwaddin, saat menyampaikan paparan menyebutkan masih banyak permasalahan yang menyelimuti proses penyaluran bantuan tersebut.

"Berdasarkan penelusuran yang kami lalukan, masih banyak permasalahan yang harus diselesaikan untuk penyaluran BLT dan Bansos. Diantaranya yaitu proses penyaluran masih terlambat, minimnya informasi terhadap penerima bantuan, penerima bantuan tidak tepat sasaran, timbulnya potensi konflik di desa, dan lain sebagainya," ungkap Taqwaddin, Rabu (20/5).

"Kami berharap supaya ini tidak berlarut, agar pihak pemerintah selaku penyalur bantuan melakukan upaya verifikasi data faktual, umumkan data penerima bantuan tersebut. Ini tujuannya untuk mempercepat proses panyaluran dan meminimalisir terjadinya konflik di gampong," saran Taqwaddin.

Kepala DPMG Aceh, Azhari Hasan menjelaskan sasaran BLT yaitu keluarga miskin atau tidak mampu yang belum mendapatkan bantuan lainnya seperti PKH, BPNT atau BST, dan kepala keluarga yang hilang mata pencahariannya akibat pandemi COVID-19.

"Mengenai data penerima BLT, pendataan ini dilakukan oleh relawan desa yang kemudian dibahas dalam musyawarah desa khusus (Musdessus). Pihak desa juga diberikan diskresi, sehingga tidak kaku dengan adanya 14 kriteria yang mendapatkan bantuan tersebut," tambah Azhari.

Sekretaris Dinsos Aceh, Devi Riansyah, menyampaikan pihaknya bekerja sama dengan berbagai pihak untuk penyaluran Bansos dan saat ini sudah hampir rampung penyaluran ke kabupaten/kota di Aceh.

"Kami bekerja sama dengan berbagai pihak untuk menyalurkan bantuan ke kabupaten/kota, dan sudah 21 kabupaten/kota yang kita salurkan. Data penerima bantuan antara Dinsos dan DPMG sama, dan kami saling cross check" sebut Devi.

"Namun yang menjadi kendala di lapangan untuk penerima bantuan yaitu terkait Orang Miskin Baru (OMB), karena penafsiran di lapangan persepsinya berbeda-beda," tambah Devi.

Menanggapi paparan pimpinan kedua SKPA tersebut, Ketua Komisi V DPRA Falevi Kirani menyampaikan, berdasarkan aturan sebenarnya sudah sangat bagus. Namun dia juga menyayangkan, karena fakta di lapangan masih banyak terjadi permasalahan yang kemudian berakhir konflik antar warga gara-gara Bansos dan BLT yang tidak tepat sasaran.

"Kalau kita cermati berdasarkan aturan prosesnya sudah sangat bagus, didata oleh relawan desa, kemudian dibahas dalam Musdessus. Tapi kenyataannya gelombang protes timbul dimana-mana, berarti ini ada sesuatu yang salah," imbuh Fahlevi.

"Perlu kami sampaikan juga bahwa DPR Aceh dan Ombudsman sama-sama mengawasi proses penyaluran bantuan ini, jangan sampai terjadi bantuan ini membuka pintu korupsi" tegas Fahlevi.

Pada penghujung diskusi tersebut, Dr. Taqwaddin mengharapkan agar pendataan harus komprehensif, data penerima bantuan diinformasikan ke publik. Sehingga dapat dikoreksi jika ada yang tidak tepat menerima bantuan.

"Kami berharap agar pendataan dilakukan secara komprehensif, data penerima bantuan diinformasikan ke publik. Sehingga dapat dikoreksi jika ada yang tidak tepat menerima bantuan. Ini penting dilakukan untuk meminimalisir potensi konflik di desa," harap Taqwaddin.

"Selanjutnya, perlu kami sampaikan bahwa Ombudsman sangat memaklumi jikapun BLT ini dibagi sama rata namun berdasarkan hasil dari Musdessus," pungkas Taqwaddin.

(MHD/CSP)