Seorang pengunjuk rasa anti-pemerintah yang ditahan seorang perwira polisi anti huru hara selama pawai menentang rencana Beijing untuk memberlakukan undang-undang keamanan nasional di Hong Kong, China 24 Mei 2020. (Channel News Asia/Reuters/Tyrone Siu)
Analisadaily.com, Hong Kong - Keamanan Hong Kong mengatakan, ‘terorisme’ berkembang di kota itu, ketika departemen-departemen pemerintah berkumpul, Senin (25/5), membicarakan rencana Beijing untuk memperkenalkan undang-undang keamanan nasional, dan ribuan massa turun ke jalan untuk memprotes rencana tersebut.
Polisi mengatakan, mereka menangkap lebih dari 180 orang pada hari Minggu, ketika pihak berwenang menembakkan gas air mata dan meriam air untuk membubarkan demonstran anti-pemerintah ketika kerusuhan kembali ke kota setelah berbulan-bulan tenang relatif.
"Terorisme tumbuh di kota dan kegiatan yang membahayakan keamanan nasional, seperti 'kemerdekaan Hong Kong', menjadi semakin merajalela," kata Sekretaris Keamanan John Lee dalam sebuah pernyataan dilansir dari
Channel News Asia, Senin (25/5).
"Hanya dalam beberapa bulan, Hong Kong telah berubah dari salah satu kota teraman di dunia menjadi kota yang diselimuti bayang-bayang kekerasan," sambungnya, seraya menambahkan undang-undang keamanan nasional diperlukan untuk melindungi kemakmuran dan stabilitas kota.
Kembalinya kerusuhan yang mengguncang Hong Kong tahun lalu, kerumunan orang memadati jalan-jalan kota pada hari Minggu dengan menentang pembatasan yang diberlakukan untuk memutus penyebaran virus Corona.
Pada saat itu, teriakan "kemerdekaan Hong Kong, satu-satunya jalan keluar" juga bergema di jalanan.
Seruan untuk kemerdekaan adalah kutukan bagi Beijing, yang menganggap Hong Kong sebagai bagian yang tidak dapat dicabut dari negara tersebut.
Kerangka kerja keamanan nasional baru yang diusulkan menekankan niat Beijing untuk mencegah, menghentikan dan menghukum tindakan tersebut.
Lembaga yang mengeluarkan pernyataan untuk mendukung undang-undang ini termasuk Komisaris Layanan Pemasyarakatan, dan Bea Cukai Hong Kong.
Sekretaris Keuangan, Paul Chan, menulis di blognya, bahwa hukum keamanan nasional "sendiri" tidak mempengaruhi kepercayaan investor, hanya "kesalahpahaman" yang terjadi.
"Pemerintah pusat telah mengatakan undang-undang ini ditujukan pada minoritas orang yang diduga mengancam keamanan nasional dan tidak akan mempengaruhi hak-hak masyarakat umum,” tulisnya.
Amerika Serikat, Australia, Inggris, Kanada dan lainnya telah menyatakan keprihatinan tentang undang-undang tersebut, yang secara luas dipandang sebagai titik balik potensial bagi kota paling bebas di Tiongkok dan salah satu pusat keuangan terkemuka dunia.
Taiwan, yang telah menjadi tempat perlindungan bagi sejumlah kecil pemrotes yang melarikan diri dari Hong Kong.
“Akan memberi rakyat Hong Kong bantuan yang diperlukan,” kata Presiden Taiwan, Tsai Ing-wen.
(CSP)
